Канал: Hukum Naker

SHORT 3 MENIT - MAHKAMAH KONSTITUSI - KEPENTINGAN PEKERJA/BURUH - PENGUSAHA ?

SHORT 3 MENIT - MAHKAMAH KONSTITUSI - KEPENTINGAN PEKERJA/BURUH - PENGUSAHA ?

UANG PISAH UNTUK 6 (ENAM) MACAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

UANG PISAH UNTUK 6 (ENAM) MACAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

UU NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN UU 6 NOMOR 2023 HARUS DIGABUNG MENJADI SATU UNDANG-UNDANG BARU

UU NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN UU 6 NOMOR 2023 HARUS DIGABUNG MENJADI SATU UNDANG-UNDANG BARU

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN - MENGAPA PERLU PENGAWASAN ?

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN - MENGAPA PERLU PENGAWASAN ?

KLIK LOGO BULAT DI KIRI BAWAH SEKARANG - UNTUK LIHAT KOLEKSI VIDEO

HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025

HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & ARBITRASE

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & ARBITRASE

DILEMA DUA PILIHAN YANG SULIT KENAIKAN UPAH MINIMUM TAHUN 2025 SEBESAR 6,5 %

DILEMA DUA PILIHAN YANG SULIT KENAIKAN UPAH MINIMUM TAHUN 2025 SEBESAR 6,5 %

KENAIKAN UPAH MINIMUM TAHUN 2025 ADALAH 6,5%

KENAIKAN UPAH MINIMUM TAHUN 2025 ADALAH 6,5%

PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB DIPERBAHARUI SETIAP 2 TAHUN SEKALI

PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB DIPERBAHARUI SETIAP 2 TAHUN SEKALI

KULIAH 15 HUKUM KETENAGAKERJAAN - SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH - SERI KEDUA - TERAKHIR

KULIAH 15 HUKUM KETENAGAKERJAAN - SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH - SERI KEDUA - TERAKHIR

UBAH MASA PERCOBAAN MENJADI 6 (ENAM) BULAN - SEGERA AJUKAN UJI MATERIIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI

UBAH MASA PERCOBAAN MENJADI 6 (ENAM) BULAN - SEGERA AJUKAN UJI MATERIIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI

KULIAH 15 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

KULIAH 15 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

PEKERJA MENJADI CACAT KARENA KECELAKAAN KERJA - MASIH BISA DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN ?

PEKERJA MENJADI CACAT KARENA KECELAKAAN KERJA - MASIH BISA DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN ?

UANG TUNAI JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN - BPJS KETENAGAKERJAAN

UANG TUNAI JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN - BPJS KETENAGAKERJAAN

PHK ALASAN MENDESAK PERATURAN BARU PADA PP 35 TAHUN 2021

PHK ALASAN MENDESAK PERATURAN BARU PADA PP 35 TAHUN 2021

HUBUNGAN KERJA ATAU HUBUNGAN PEMAGANGAN

HUBUNGAN KERJA ATAU HUBUNGAN PEMAGANGAN

15 PASAL (21 KETENTUAN) UU 6/ 2023 - KOREKSI - PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI - LANJUTAN TERAKHIR

15 PASAL (21 KETENTUAN) UU 6/ 2023 - KOREKSI - PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI - LANJUTAN TERAKHIR

DALAM PERUSAHAAN HANYA ADA SATU PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

DALAM PERUSAHAAN HANYA ADA SATU PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

KETIDAK PASTIAN HUKUM TENTANG UPAH PEKERJA SELAMA SKORSING

KETIDAK PASTIAN HUKUM TENTANG UPAH PEKERJA SELAMA SKORSING

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK WAJIB DICANTUMKAN DALAM PP ATAU PKB

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK WAJIB DICANTUMKAN DALAM PP ATAU PKB

KESALAHAN ATURAN PADA ISTIRAHAT MINGGUAN PADA UU 6/2023 - PUTUSAN MK MEMPERBAIKI

KESALAHAN ATURAN PADA ISTIRAHAT MINGGUAN PADA UU 6/2023 - PUTUSAN MK MEMPERBAIKI

15 PASAL (21 KETENTUAN) UU 6/ 2023 - CIPTA KERJA DIKOREKSI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

15 PASAL (21 KETENTUAN) UU 6/ 2023 - CIPTA KERJA DIKOREKSI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

SEMOGA SUKSES PEMERINTAH MENYATUKAN MATERI UU 13/2003 DAN UU 6/2023

SEMOGA SUKSES PEMERINTAH MENYATUKAN MATERI UU 13/2003 DAN UU 6/2023

JENIS PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN ALIH DAYA DITENTUKAN OLEH MENTERI KETENAGAKERJAAN

JENIS PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN ALIH DAYA DITENTUKAN OLEH MENTERI KETENAGAKERJAAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 168/PUU-XXI/2023 - 31 OKTOBER 2024

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 168/PUU-XXI/2023 - 31 OKTOBER 2024

BILA PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA/ PKB DEAD-LOCK

BILA PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA/ PKB DEAD-LOCK

PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH

PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH

DELAPAN (8) SARANA UNTUK MELAKSANAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DELAPAN (8) SARANA UNTUK MELAKSANAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA MELANGGAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA MELANGGAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

PELANGGARAN PKWT - SANKSINYA DEMI HUKUM PKWT BERUBAH STATUS MENJADI PKWTT

PELANGGARAN PKWT - SANKSINYA DEMI HUKUM PKWT BERUBAH STATUS MENJADI PKWTT

PEKERJA DITAHAN POLISI - BAGIAN DARI PROSES PHK

PEKERJA DITAHAN POLISI - BAGIAN DARI PROSES PHK

MASA PERCOBAAN 3 BULAN TIDAK DIPERHATIKAN OLEH PENGUSAHA

MASA PERCOBAAN 3 BULAN TIDAK DIPERHATIKAN OLEH PENGUSAHA

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN/ JKP - PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2021

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN/ JKP - PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2021

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, KAITANNYA DENGAN MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, KAITANNYA DENGAN MAHKAMAH AGUNG

UU NOMOR 6 TAHUN 2023 - PHK YANG DILARANG DILAKUKAN

UU NOMOR 6 TAHUN 2023 - PHK YANG DILARANG DILAKUKAN

HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN - BOLEH SAJA - TAPI DENGAN SYARAT

PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN - BOLEH SAJA - TAPI DENGAN SYARAT

CAKUPAN HAL TENTANG PENGUPAHAN DALAM UU NOMO 6 TAHUN 2023 JO PP 36 TAHUN 2021

CAKUPAN HAL TENTANG PENGUPAHAN DALAM UU NOMO 6 TAHUN 2023 JO PP 36 TAHUN 2021

KONSILIASI DAN ARBITRASE SEPI PERKARA. PERKARA MENGALIR KE MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

KONSILIASI DAN ARBITRASE SEPI PERKARA. PERKARA MENGALIR KE MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

PEKERJA HARIAN DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PKWT

PEKERJA HARIAN DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PKWT

PENGUSAHA WAJIB MELAYANI BILA SERIKAT PEKERJA MINTA PP DIUBAH MENJADI PKB

PENGUSAHA WAJIB MELAYANI BILA SERIKAT PEKERJA MINTA PP DIUBAH MENJADI PKB

SAMPAI KAPAN UPAH SELAMA SKORSING HARUS DIBAYAR OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA DALAM SKORSING ?

SAMPAI KAPAN UPAH SELAMA SKORSING HARUS DIBAYAR OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA DALAM SKORSING ?

UPAH MINIMUM PADA UMKM - ATURAN KHUSUS

UPAH MINIMUM PADA UMKM - ATURAN KHUSUS

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ALASAN MENDESAK

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ALASAN MENDESAK

ATURAN BARU CUTI ISTIRAHAT - PEKERJA WANITA HAMIL

ATURAN BARU CUTI ISTIRAHAT - PEKERJA WANITA HAMIL

PENTINGNYA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PENTINGNYA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERATURAN PERUSAHAAN/PP DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA/ PKB

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERATURAN PERUSAHAAN/PP DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA/ PKB

SISTIMATIKA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/ PHK DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2023 - CIPTA KERJA

SISTIMATIKA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/ PHK DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2023 - CIPTA KERJA

SEMUA PEKERJAAN BISA DILAKSANAKAN DENGAN ALIH DAYA. KAPAN KESEMPATAN AKAN DIMANFAATKAN ??

SEMUA PEKERJAAN BISA DILAKSANAKAN DENGAN ALIH DAYA. KAPAN KESEMPATAN AKAN DIMANFAATKAN ??

MENGAPA HARUS "DARING" ? TIDAK "ON LINE" SAJA ?

MENGAPA HARUS "DARING" ? TIDAK "ON LINE" SAJA ?

PERTENTANGAN ATURAN TENTANG CUTI HAMIL - 2 (DUA) UNDANG-UNDANG

PERTENTANGAN ATURAN TENTANG CUTI HAMIL - 2 (DUA) UNDANG-UNDANG

PERBEDAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN ARBITRASE

PERBEDAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN ARBITRASE

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PAILIT TERHADAP PARA MANTAN PEKERJANYA

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PAILIT TERHADAP PARA MANTAN PEKERJANYA

PERATURAN PERUSAHAAN BERLAKU HANYA 2 TAHUN.

PERATURAN PERUSAHAAN BERLAKU HANYA 2 TAHUN.

TIDAK ADA LAGI KADALUWARSA ATAS HAK PEKERJA MENERIMA PEMBAYARAN

TIDAK ADA LAGI KADALUWARSA ATAS HAK PEKERJA MENERIMA PEMBAYARAN

PKWTT TIDAK TERTULIS BOLEH SAJA - TAPI ADA SYARATNYA

PKWTT TIDAK TERTULIS BOLEH SAJA - TAPI ADA SYARATNYA

MEMUTUS KONTRAK PKWT SEBELUM MASA KONTRAK SELESAI - BISA KENA DENDA GANTI RUGI

MEMUTUS KONTRAK PKWT SEBELUM MASA KONTRAK SELESAI - BISA KENA DENDA GANTI RUGI

UANG CUTI BAGI PEKERJA PKWT YANG HANYA 12 BULAN - BAGAIMANA ?

UANG CUTI BAGI PEKERJA PKWT YANG HANYA 12 BULAN - BAGAIMANA ?

LARANGAN DISKRIMINASI DALAM HUBUNGAN KERJA

LARANGAN DISKRIMINASI DALAM HUBUNGAN KERJA

MENGUNDURKAN DIRI DAPAT UANG PESANGON & UANG PENGHARGAAN MASA KERJA #pesangon #hukum #resign

MENGUNDURKAN DIRI DAPAT UANG PESANGON & UANG PENGHARGAAN MASA KERJA #pesangon #hukum #resign

HUKUM PIDANA UMUM & HUKUM PIDANA KHUSUS KETENAGAKERJAAN

HUKUM PIDANA UMUM & HUKUM PIDANA KHUSUS KETENAGAKERJAAN

JKP (JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN) - PP 37 TAHUN 2021

JKP (JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN) - PP 37 TAHUN 2021

PKWT SUDAH 5 TAHUN - PEKERJAAN BELUM SELESAI - BAGAIMANA ?

PKWT SUDAH 5 TAHUN - PEKERJAAN BELUM SELESAI - BAGAIMANA ?

KOMPONEN UPAH PEKERJA DAN ATURANNYA

KOMPONEN UPAH PEKERJA DAN ATURANNYA

SURAT PERINGATAN 1, 2, 3 - FORMAT YANG BENAR

SURAT PERINGATAN 1, 2, 3 - FORMAT YANG BENAR

PEKERJA/BURUH SETELAH DI PHK BERHAK UNTUK DAPAT PEKLARING DARI PERUSAHAAN

PEKERJA/BURUH SETELAH DI PHK BERHAK UNTUK DAPAT PEKLARING DARI PERUSAHAAN

HAK ISTIRAHAT PEKERJA PEREMPUAN SEBELUM DAN SESUDAH MELAHIRKAN

HAK ISTIRAHAT PEKERJA PEREMPUAN SEBELUM DAN SESUDAH MELAHIRKAN

UU PPRT DIJADWALKAN BERLAKU PADA MASA DPR 2024-2029

UU PPRT DIJADWALKAN BERLAKU PADA MASA DPR 2024-2029

KENYAMANAN PENGUSAHA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM UU CIPTA KERJA

KENYAMANAN PENGUSAHA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM UU CIPTA KERJA

PEMAGANGAN TIDAK SAMA DENGAN HUBUNGAN KERJA

PEMAGANGAN TIDAK SAMA DENGAN HUBUNGAN KERJA

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

STRUKTUR DAN SKALA UPAH WAJIB DIBUAT DAN DITERAPKAN OLEH PENGUSAHA

STRUKTUR DAN SKALA UPAH WAJIB DIBUAT DAN DITERAPKAN OLEH PENGUSAHA

KULIAH 14 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KULIAH 14 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERBEDAAN KONSEP TENTANG ALIH DAYA

PERBEDAAN KONSEP TENTANG ALIH DAYA

SEJUMLAH FUNGSI PENTING SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

SEJUMLAH FUNGSI PENTING SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN HARUS DIBAGIKAN KE PEKERJA

NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN HARUS DIBAGIKAN KE PEKERJA

PELANGGARAN PK, PP, PKB BERSIFAT MENDESAK - TIDAK HARUS DI PHK

PELANGGARAN PK, PP, PKB BERSIFAT MENDESAK - TIDAK HARUS DI PHK

MOGOK KERJA BERBEDA DENGAN UNJUK RASA DAN DEMO

MOGOK KERJA BERBEDA DENGAN UNJUK RASA DAN DEMO

SAAT UANG KOMPENSASI HARUS DIBAYARKAN

SAAT UANG KOMPENSASI HARUS DIBAYARKAN

DUA JENIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

DUA JENIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

SANKSI PIDANA PERUSAHAAN MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM

SANKSI PIDANA PERUSAHAAN MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM

SANKSI ADMINISTRATIF BELUM DAPAT DIJATUHKAN-DIKENAKAN

SANKSI ADMINISTRATIF BELUM DAPAT DIJATUHKAN-DIKENAKAN

UPAH PEKERJA DILARANG LEBIH RENDAH DARI UMP - ADA KECUALINYA

UPAH PEKERJA DILARANG LEBIH RENDAH DARI UMP - ADA KECUALINYA

DUA CARA MENGATASI MASA PERCOBAAN YANG HANYA 3 BULAN

DUA CARA MENGATASI MASA PERCOBAAN YANG HANYA 3 BULAN

MASA PERCOBAAN 3 BULAN UNTUK PKWTT - PASTI TIDAK CUKUP

MASA PERCOBAAN 3 BULAN UNTUK PKWTT - PASTI TIDAK CUKUP

PKWT MENJADI PKWTT - UANG PESANGON BAGAIMANA ?

PKWT MENJADI PKWTT - UANG PESANGON BAGAIMANA ?

PKWT-PKWTT MASA KERJA SEJAK KAPAN DIHITUNG ?

PKWT-PKWTT MASA KERJA SEJAK KAPAN DIHITUNG ?

PKWT & PKWTT - UANG PESANGON & UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

PKWT & PKWTT - UANG PESANGON & UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

PKB DAPAT KEMBALI MENJADI PP - SETELAH SERIKAT PEKERJA BUBAR

PKB DAPAT KEMBALI MENJADI PP - SETELAH SERIKAT PEKERJA BUBAR

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PERJANJIAN KERJA BERSAMA BERUBAH KEMBALI MENJADI PERATURAN PERUSAHAAN - BAGAIMANA CARANYA ?

PERJANJIAN KERJA BERSAMA BERUBAH KEMBALI MENJADI PERATURAN PERUSAHAAN - BAGAIMANA CARANYA ?

PP HARUS DIBUAT OLEH PERUSAHAAN

PP HARUS DIBUAT OLEH PERUSAHAAN

PENGUSAHA MEMOTONG UPAH PEKERJA

PENGUSAHA MEMOTONG UPAH PEKERJA

PERUSAHAAN BERHAK MEMOTONG UPAH PEKERJA - TAPI ADA ATURANNYA

PERUSAHAAN BERHAK MEMOTONG UPAH PEKERJA - TAPI ADA ATURANNYA

DIPAKSA RESIGN-MENGUNDURKAN OLEH PERUSAHAAN - BAGAIMANA PEKERJA MELAWAN ?

DIPAKSA RESIGN-MENGUNDURKAN OLEH PERUSAHAAN - BAGAIMANA PEKERJA MELAWAN ?

PERTENTANGAN ATURAN HUKUM TENTANG PEKERJA CACAT KARENA KECELAKAAN KERJA - PENYANDANG DISABILITAS

PERTENTANGAN ATURAN HUKUM TENTANG PEKERJA CACAT KARENA KECELAKAAN KERJA - PENYANDANG DISABILITAS

UANG KOMPENSASI TIDAK DIBAYAR BAYAR - RAMAI INI. Perusahaan tidak bisa kena sanksi, aman saja ?

UANG KOMPENSASI TIDAK DIBAYAR BAYAR - RAMAI INI. Perusahaan tidak bisa kena sanksi, aman saja ?

KULIAH 13 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - UU NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA

KULIAH 13 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - UU NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA

BANYAK KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN -

BANYAK KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN -

MASA PERCOBAAN HANYA 3 (TIGA) BULAN - ADA KIAT DAN STRATEGINYA

MASA PERCOBAAN HANYA 3 (TIGA) BULAN - ADA KIAT DAN STRATEGINYA

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN - RANGKUMAN GARIS BESARNYA

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN - RANGKUMAN GARIS BESARNYA

PHK KARENA PERUSAHAAN PAILIT - APA ITU PAILIT

PHK KARENA PERUSAHAAN PAILIT - APA ITU PAILIT

PENGGELAPAN (TINDAK PIDANA) - BISA/ MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEKERJA ATAU PENGUSAHA

PENGGELAPAN (TINDAK PIDANA) - BISA/ MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEKERJA ATAU PENGUSAHA

KULIAH 12 - HUKUM KETENAGAKERJAAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

KULIAH 12 - HUKUM KETENAGAKERJAAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERJANJIAN KERJA HARUS TERTULIS ? BISA JUGA DENGAN LISAN

PERJANJIAN KERJA HARUS TERTULIS ? BISA JUGA DENGAN LISAN

PELANGGARAN PENGUPAHAN OLEH PENGUSAHA – AWAS SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN PENGUPAHAN OLEH PENGUSAHA – AWAS SANKSI ADMINISTRATIF

JAMINAN TETAP DAPAT TERUS BEKERJA - MESKI CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA

JAMINAN TETAP DAPAT TERUS BEKERJA - MESKI CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA

HUBUNGAN KERJA - BANDINGKAN DENGAN - HUBUNGAN MITRA KERJA

HUBUNGAN KERJA - BANDINGKAN DENGAN - HUBUNGAN MITRA KERJA

HUBUNGAN KERJA – BANDINGKAN DENGAN – HUBUNGAN MITRA KERJA

HUBUNGAN KERJA – BANDINGKAN DENGAN – HUBUNGAN MITRA KERJA

HAL/ HAK NORMATIF DAN SYARAT KERJA - WAJIB DILAKSANAKAN

HAL/ HAK NORMATIF DAN SYARAT KERJA - WAJIB DILAKSANAKAN

PENSIUN DINI – TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PENSIUN DINI – TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PHK BERIKUT BATAL DEMI HUKUM TANPA HARUS KE PENGADILAN

PHK BERIKUT BATAL DEMI HUKUM TANPA HARUS KE PENGADILAN

MENGAPA OUTSOURCING MASIH BERMASALAH - KARENA SALAH PROSES

MENGAPA OUTSOURCING MASIH BERMASALAH - KARENA SALAH PROSES

KULIAH 11 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

KULIAH 11 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEJUMLAH PERMENAKER/KEPMENAKER SUDAH DICABUT BERLAKUNYA KARENA UU CIPTA KERJA

SEJUMLAH PERMENAKER/KEPMENAKER SUDAH DICABUT BERLAKUNYA KARENA UU CIPTA KERJA

KONSILIASI & ARBITRASE - SEPI PERKARA BEDA DENGAN MEDIASI

KONSILIASI & ARBITRASE - SEPI PERKARA BEDA DENGAN MEDIASI

HUBUNGAN KERJA PENGUSAHA-PEKERJA BERSTATUS SUBORDINASI ATASAN - BAWAHAN ?

HUBUNGAN KERJA PENGUSAHA-PEKERJA BERSTATUS SUBORDINASI ATASAN - BAWAHAN ?

HUBUNGAN KERJA PENGUSAHA-PEKERJA BERSTATUS SUBORDINASI ATASAN - BAWAHAN ?

HUBUNGAN KERJA PENGUSAHA-PEKERJA BERSTATUS SUBORDINASI ATASAN - BAWAHAN ?

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI - UPAH MASA SKORSING

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI - UPAH MASA SKORSING

TANYA JAWAB STUDI KASUS - PHK

TANYA JAWAB STUDI KASUS - PHK

KULIAH 10 HUKUM KETENAGAKERJAAN - SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL LKS BIPARTIT - LKS TRIPARTIT

KULIAH 10 HUKUM KETENAGAKERJAAN - SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL LKS BIPARTIT - LKS TRIPARTIT

AWAS SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA - PIDANA PENJARA DAN/ATAU DENDA

AWAS SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA - PIDANA PENJARA DAN/ATAU DENDA

PEKERJA HARIAN DAN PEKERJA MUSIMAN - BAGAIMANA THR NYA ?

PEKERJA HARIAN DAN PEKERJA MUSIMAN - BAGAIMANA THR NYA ?

JAMINAN PENSIUN BPJS - SEBERAPA MEMBANTU PENSIUNAN

JAMINAN PENSIUN BPJS - SEBERAPA MEMBANTU PENSIUNAN

PERAN DAN PERLUNYA AHLI DALAM SIDANG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERAN DAN PERLUNYA AHLI DALAM SIDANG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PKWT TIDAK TERTULIS – TIDAK ADA SANKSINYA ?

PKWT TIDAK TERTULIS – TIDAK ADA SANKSINYA ?

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN – BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN – BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

8 PRINSIP DALAM HUBUNGAN KERJA TERKAIT HAK & KEWAJIBAN PENGUSAHA & PEKERJA

8 PRINSIP DALAM HUBUNGAN KERJA TERKAIT HAK & KEWAJIBAN PENGUSAHA & PEKERJA

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PIDANA

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PIDANA

KULIAH 9 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

KULIAH 9 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

SISTIMATIKA/ GARIS BESAR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

SISTIMATIKA/ GARIS BESAR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA - PELANGGARAN RINGAN & MENDESAK

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA - PELANGGARAN RINGAN & MENDESAK

MAHKAMAH KONSTITUSI BEBERAPA PUTUSAN TENTANG KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH KONSTITUSI BEBERAPA PUTUSAN TENTANG KETENAGAKERJAAN

BILA PUTUSAN HAKIM PHI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN

BILA PUTUSAN HAKIM PHI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN

PERLUNYA DAN PERAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

PERLUNYA DAN PERAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

SKORSING DALAM HUBUNGAN KERJA - HAK & KEWAJIBAN PENGUSAHA

SKORSING DALAM HUBUNGAN KERJA - HAK & KEWAJIBAN PENGUSAHA

ALASAN PHK BUKAN DARI PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN

ALASAN PHK BUKAN DARI PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN

KEDALUWARSA HAK PEMBAYARAN BAGI PEKERJA - PUTUSAN MK

KEDALUWARSA HAK PEMBAYARAN BAGI PEKERJA - PUTUSAN MK

SANKSI ADMINISTRATIF - DAPATKAH DILAKSANAKAN SEKARANG ?

SANKSI ADMINISTRATIF - DAPATKAH DILAKSANAKAN SEKARANG ?

KULIAH 7 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - PERLINDUNGAN PENGUPAHAN

KULIAH 7 - HUKUM KETENAGAKERJAAN - PERLINDUNGAN PENGUPAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA (LANJUTAN-TERAKHIR)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA (LANJUTAN-TERAKHIR)

SEJUMLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA

SEJUMLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA

MOGOK KERJA YANG SAH MENYULITKAN PENGUSAHA

MOGOK KERJA YANG SAH MENYULITKAN PENGUSAHA

KERJA LEMBUR & UPAH LEMBUR - PERIKSA KEMBALI PK, PP ATAU PKB

KERJA LEMBUR & UPAH LEMBUR - PERIKSA KEMBALI PK, PP ATAU PKB

KULIAH 6 - HUKUM KETENAGAKERJAN

KULIAH 6 - HUKUM KETENAGAKERJAN

DISKRIMINASI DALAM HUBUNGAN KERJA - SANKSI ADMINISTRATIF

DISKRIMINASI DALAM HUBUNGAN KERJA - SANKSI ADMINISTRATIF

BONGKAR TOTAL OUTSOURCING DAN CARA MEMULAI PELAKSANAAN OUTSOURCING.

BONGKAR TOTAL OUTSOURCING DAN CARA MEMULAI PELAKSANAAN OUTSOURCING.

MENGAPA WAJIB DIBUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH

MENGAPA WAJIB DIBUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH

KULIAH 5 HUKUM KETENAGAKERJAAN

KULIAH 5 HUKUM KETENAGAKERJAAN

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK/BELUM DAPAT DIKENAKAN HINGGA KINI

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK/BELUM DAPAT DIKENAKAN HINGGA KINI

PKWT LANJUT PKWTT - MASA KERJA - DIHITUNG SEJAK KAPAN ?

PKWT LANJUT PKWTT - MASA KERJA - DIHITUNG SEJAK KAPAN ?

PEKERJA MOGOK DAN UNJUK RASA DI PERUSAHAAN

PEKERJA MOGOK DAN UNJUK RASA DI PERUSAHAAN

KULIAH 4 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

KULIAH 4 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM - BOLEHKAH ?

UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM - BOLEHKAH ?

HUBUNGAN KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL

HUBUNGAN KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL

PKWT TIDAK DICATATKAN DI KETENAGAKERJAAN - APA SANKSINYA ?

PKWT TIDAK DICATATKAN DI KETENAGAKERJAAN - APA SANKSINYA ?

KULIAH 3 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

KULIAH 3 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

SIAP-SIAP UU PPRT - PERLINDUNGAN PEMBANTU RUMAH TANGGA

SIAP-SIAP UU PPRT - PERLINDUNGAN PEMBANTU RUMAH TANGGA

KEMUDAHAN PHK EFISIENSI BERDASARKAN UU 6/2023 JO PP 35/2021

KEMUDAHAN PHK EFISIENSI BERDASARKAN UU 6/2023 JO PP 35/2021

PENURUNAN UPAH PEKERJA KARENA BERBAGAI SEBAB

PENURUNAN UPAH PEKERJA KARENA BERBAGAI SEBAB

KULIAH 2 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

KULIAH 2 - HUKUM KETENAGAKERJAAN

BAGAIMANA BILA PKWT DIBUAT SECARA LISAN ?

BAGAIMANA BILA PKWT DIBUAT SECARA LISAN ?

TANYA-JAWAB OUTSOURCING - MEDIASI - PERUNDINGAN BIPARTIT SERI 3

TANYA-JAWAB OUTSOURCING - MEDIASI - PERUNDINGAN BIPARTIT SERI 3

RESIGN (PENGUNDURAN DIRI) - DENGAN PESANGON/ TANPA PESANGON ?

RESIGN (PENGUNDURAN DIRI) - DENGAN PESANGON/ TANPA PESANGON ?

HUKUM KETENAGAKERJAAN

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Jaminan Kehilangan Pekerjaan - Seri 4 - Terakhir

Jaminan Kehilangan Pekerjaan - Seri 4 - Terakhir

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN - SERI 3

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN - SERI 3

Jaminan Kehilangan Pekerjaan - Seri 2

Jaminan Kehilangan Pekerjaan - Seri 2

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Tidak Ada Lagi Kedaluwarsa Atas Hak Pembayaran Untuk Pekerja

Tidak Ada Lagi Kedaluwarsa Atas Hak Pembayaran Untuk Pekerja

Masa Percobaan 3 Bulan Harus Segera Diubah Menjadi 6 Bulan

Masa Percobaan 3 Bulan Harus Segera Diubah Menjadi 6 Bulan

Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan Massive/Berjamaah - Masa Percobaan 3 Bulan

Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan Massive/Berjamaah - Masa Percobaan 3 Bulan

Surat Keterangan Perusahaan Untuk Pekerja PHK - Peklaring

Surat Keterangan Perusahaan Untuk Pekerja PHK - Peklaring

Meterai Pada Perjanjian Kerja Dan Tentang Peklaring , Bagian 1 dari 2.

Meterai Pada Perjanjian Kerja Dan Tentang Peklaring , Bagian 1 dari 2.

Tanya Jawab Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial - Seri 2 - Bersambung

Tanya Jawab Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial - Seri 2 - Bersambung

Tanya Jawab Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial - Seri 1 - Bersambung

Tanya Jawab Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial - Seri 1 - Bersambung

Outsourcing - Pertentangan Pengusaha dan Pekerja Tak Berujung - Bagian 2 Dari 2

Outsourcing - Pertentangan Pengusaha dan Pekerja Tak Berujung - Bagian 2 Dari 2

Outsourcing - Pertentangan Pengusaha dan Pekerja Tak Berujung Bagian 1 Dari 2

Outsourcing - Pertentangan Pengusaha dan Pekerja Tak Berujung Bagian 1 Dari 2

Mutasi Pekerja Dapat Bermakna Ganda - Bagian 2 Dari 2

Mutasi Pekerja Dapat Bermakna Ganda - Bagian 2 Dari 2

Mutasi Pekerja Dapat Bermakna Ganda - Bagian 1 Dari 2

Mutasi Pekerja Dapat Bermakna Ganda - Bagian 1 Dari 2

Lengkap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian 3 Dari 3

Lengkap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian 3 Dari 3

Lengkap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian 2 Dari 3

Lengkap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian 2 Dari 3

Lengkap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian 1 Dari 3

Lengkap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian 1 Dari 3

Selenggarakan Pemagangan Secara Benar - Ada Sanksinya

Selenggarakan Pemagangan Secara Benar - Ada Sanksinya

Sejumlah Masalah Hubungan Kerja Tidak Ada Aturannya

Sejumlah Masalah Hubungan Kerja Tidak Ada Aturannya

Dinamika Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial Pasca Tahun 2020 - Episode 1

Dinamika Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial Pasca Tahun 2020 - Episode 1

Penahanan Atau Penyanderaan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan

Penahanan Atau Penyanderaan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan

Persamaan - Perbedaan Arbitrase Dengan Pengadilan Hubungan Industrial

Persamaan - Perbedaan Arbitrase Dengan Pengadilan Hubungan Industrial

Melaksanakan PHK Alasan Mendesak - Bagaimana Caranya

Melaksanakan PHK Alasan Mendesak - Bagaimana Caranya

Lembaga Kerja Sama Bipartit Berstatus “Tidak Menentu” ?

Lembaga Kerja Sama Bipartit Berstatus “Tidak Menentu” ?

Demosi dan Penurunan Gaji - Pelanggaran ?

Demosi dan Penurunan Gaji - Pelanggaran ?

PHK Pekerja Karena Sakit Terus Menerus - Berkepanjangan

PHK Pekerja Karena Sakit Terus Menerus - Berkepanjangan

Lika-Liku Peraturan Perusahaan Bila PP Harus Menjadi PKB

Lika-Liku Peraturan Perusahaan Bila PP Harus Menjadi PKB

Perpanjangan & Pembaruan PKWT Bisa Dilakukan

Perpanjangan & Pembaruan PKWT Bisa Dilakukan

Jangan Anggap Enteng Surat Peringatan

Jangan Anggap Enteng Surat Peringatan

Outsourcing Akan Diatur Seperti Apa Oleh Pemerintah ?

Outsourcing Akan Diatur Seperti Apa Oleh Pemerintah ?

Apa Yang Akan/Dapat Terjadi Bila DPR Tidak Menyetujui PERPU Nomor 2 Tahun 2022 ?

Apa Yang Akan/Dapat Terjadi Bila DPR Tidak Menyetujui PERPU Nomor 2 Tahun 2022 ?

Perbedaan dan Persamaan Mediasi dan Konsiliasi

Perbedaan dan Persamaan Mediasi dan Konsiliasi