BULELENG, KOMPAS TV - Telah menjadi agenda tetap setiap tahunnya, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, menyusun perda perubahan APBD. Pembahasan Ranperda, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, biasanya dilakukan secara maraton. Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah, menjelang akhir tahun anggaran.
Rapat paripurna kali ini, telah memasuk dalam penyampaian pandangan umum fraksi, terhadap ranperda perubahan APBD Buleleng tahun anggaran 2022. Pandangan umum disampaikan oleh gabungan fraksi PDIP, Gerindra, fraksi Demokrat, dan Perindo. Fraksi Golkar, fraksi Nasdem dibacakan oleh Made Jayadi Asmara dan fraksi Hanura.
Pengeloaan Kartu Indonesia Sehat- KIS, pajak lahan pertanian yang masih tinggi, pajak hotel, dan restoran, pendataan tenaga kontrak, menjadi sorotan dari masing-masing fraksi.
Dalam rapat paripurna ini, legislatif mengharapkan agar eksekutif dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam sehingga serapan APBD Buleleng lebih banyak menyentuh langsung ke masyaratkat. Sesuai nota pengantar Penjabat Bupati Buleleng, struktur perubahan RAPBD tahun anggaran 2022, proyeksi pendapatan daerah dirancang sebesar 2,148 triliun rupiah lebih meningkat 3,34% dibandingkan dengan APBD induk TA 2022 sebesar 2,079 triliun rupiah lebih.
#DPRDbuleleng #pemkabbuleleng #paripurnaranperdaAPBD
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
