REFORMA AGRARIA
DI EKOR PULAU KALIMANTAN
Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan tengah menjadi prioritas pemerintah.
Kementerian ATR/BPN bertugas untuk mengoordinasikan percepatan penerbitan izin pemanfaaatan ruang. lokasi dan pengadaan tanah untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa objek Reforma Agraria salah satunya percepatan pembangunan dari wilayah perbatasan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 yang berada di ujung ekor pulau Kalimantan barat kabupaten sambas
Reforma Agraria berperan besar dalam mendorong perkembangan wilayah perbatasan di kabupaten sambas. mengingat wilayah perbatasan di Indonesia yang sangat luas, maka dibutuhkan Pos Lintas Batas (PLB) di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
Untuk mengembangkan wilayah perbatasan, Wakil Menteri ATR BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja di lokasi TORA Pemberdayaan Masyarakat binaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sambas.
Dengan adanya legalitas dalam bentuk sertipikat tanah, pengembangan wilayah perbatasan desa temajuk akan lebih mudah.
Temajuk merupakan desa terakhir di pesisir utara Kalimantan Barat yang bersebelahan dan berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia.
Ke depannya Temajuk akan dijadikan daerah tujuan wisata yang bertaraf nasional, sehingga dapat menarik wisatawan local maupun mancanegara.
Selain pariwisata, perairan di Temajuk juga memiliki potensi berupa komoditas ubur-ubur, yang dimana Pemanen ubur-ubur dapat melakukan panen dua kali dalam setahun dan dapat di jual lamgsung ke malaysia dengan pengolahan khusus menggunakan garam.
Lain halnya dengan Temajuk, Desa Wisata Sebubus memiliki vegetasi sumber hutan mangrove yang sangat melimpah dan masih alami. Konservasi mangrove merupakan peluang Reforma Agraria berkelanjutan yang tak hanya memanfaatkan tanah untuk perekonomian masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan desa dan pulau.
Selain sebagai pelindung garis pantai di desa Sebubus, ekosistem mangrove ini juga merupakan satu dari tiga sumber utama blue carbon yaitu mangrove, padang lamun dan rawa payau yang saat ini sedang gencar dan menjadi program prioritas KLHK dan KKP.
Untuk mewujudkan hal ini dilakukan pendampingan dan pengembangan dari seluruh tim gugus tugas reforma agraria kabupaten sambas yang diketuai oleh bupati sambas, ketua harian kepala kantor pertanahan kabupaten sambas, konsultan GTRA, pendamping (field staff) GTRA, Kepala Desa Sebubus, Lembaga pemerhati lingkungan Kalilaik & Green Leaf serta jajaran Forkopinda dan Pemerintah Daerah.
