JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Gerindra dan PDIP saling kritik soal inisiator PPN 12 persen.
Gerindra menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12 persen, sementara PDIP menyatakan PPN 12 persen merupakan usulan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, yang meminta Presiden Prabowo menunda atau membatalkan pemberlakuan PPN 12 persen, viral di media sosial.
Menanggapi pernyataan kader PDIP tersebut, Partai Gerindra menyebut PDIP lah yang menjadi inisiator PPN 12 persen.
Gerindra menjelaskan, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan PPN 12 saat penyusunan RAPBN, sementara APBN 2025 Presiden Prabowo sudah ditetapkan di masa pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, membantah tudingan Gerindra yang menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12 persen.
Deddy menyatakan, PPN 12 persen merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan keputusan pemerintah yang tentukan.
Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN akan diberlakukan paling lambat Januari 2025.
Penolakan terhadap PPN 12 persen muncul dari sejumlah kelompok masyarakat. Bahkan, petisi online penolakan PPN 12 persen hingga kini telah ditandatangani lebih dari 150.000 warga.
Baca Juga Sebut PDIP Inisiator PPN 12 Persen, Gerindra: APBN Prabowo Diketok di Masa Jokowi di [ Ссылка ]
#ppn #pajak #pdip #gerindra
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
