KOMPAS.TV - Dewan Pengawas KPK, menolak usulan pemberian mobil dinas, untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK. Pengadaan mobil dinas baru, akan masuk anggaran KPK tahun 2021.
Pemberian mobil dinas dianggarkan untuk para pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Penolakan terhadap pengadaan mobil dinas KPK dilontarkan Dewan Pengawas KPK dengan sejumlah alasan.
Mulai tidak dilibatkan dalam pembahasan anggarannya hingga kewajiban memberi contoh bagi aparatur negara lainnya.
Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan, apabila KPK menolak pemberian mobil dinas.
DPR hanya bertugas menyetujui, dan mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah. KPK dinilai memiliki hak yang sama, dengan unsur pemerintahan lainnya untuk mendapatkan fasilitas transportasi.
ICW menilai pengadaan mobil dinas baru bisa mempengaruhi citra KPK di mata publik.
Besarnya anggaran pengadaan mobil dinas, menandakan pejabat KPK tidak peka pada kondisi masyarakat yang terpukul akibat pandemi covid-19.
ICW meminta dewan pengawas KPK segera memanggil para pimpinan untuk mengklarifikasi hal itu.
