Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

Baca berita selanjutnya: [ Ссылка ]

Soal wacana Prabowo maafkan koruptor, eks KPK sebut sesat pikir, Mahfud MD: Dilarang hukum.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan wacana memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang hasil korupsi ke negara.
Pernyataan Prabowo ini pun mengundang kritik dari pakar-pakar hukum.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa memaafkan koruptor secara bersyarat dilarang hukum.
“Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).
Kata Mahfud, perkara korupsi sudah jelas dilarang.
“Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan),“ imbuh dia.
Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Praswad Nugraha mengungkap sesat pikir dalam rencana memaafkan koruptor.
Menurut Praswad, nantinya penyelenggara negara atau pejabat akan semakin masif melakukan tindak pidana korupsi.

Editor: Jofan Giantirta

#presidenprabowo #mahfudmd #wacana #koruptor #bertobatlah #kritikan #pakarhukum

свернуть