JAKARTA, KOMPAS.TV Kepala Staf Angkatan Darat menjawab seputar polemik terkait Vaksin Nusantara.
Andika menjawab soal penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hal tersebut untuk mengoordinasikan dalam penelitian sel dendritik.
"Jadi tim peneliti waktu itu kan menggagas ini sejak Menteri Kesehatannya masih dokter Terawan. Jadi waktu itu juga tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat karena penelitian uji klinis yang disebut waktu itu ya, kan itu sudah juga diserahkan kepada BPOM untuk perizinan fase 1 uji klinis itu dilakukan di RS Kariadi," kata Andika di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Kemudian Andika juga menjelaskan bahwa Vaksin Nusantara besutan Terawan izin edarnya bukan untuk komersil.
Namun Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menyebut penelitian itu berbeda makna dengan melanjutkan produksi vaksin Nusantara.
Andika mengatakan RSPAD Gatot Subroto akan melakukan penelitian tentang sel dendritik.
"Penelitian kali ini berbasis pelayanan yang menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas teradap Sars Cov2 lebih sederhana tidak juga menghasilkan vaksin, sehingga tidak perlu izin edar metode auto locus sehingga tidak perlu izin edar metode bersifat Immunotherapy,"jelas Andika.
Sebelumnya penandatanganan nota kesepahaman oleh 3 pejabat yaitu KSAD, Menkes, dan BPOM dilakukan pada Senin (19/4/2021).
Dalam nota kesepahaman itu, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian.
Penelitian Vaksin Nusantara bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2.
Sehingga dengan ditekennya MOU penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik otomatis membuat penelitian Vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.
Video Editor: Rengga
