@komitevokasi
[ Ссылка ] wa.me/+6285871323814 , wa.me/+6281223282830
email komitevokasifp3@gmail.com , iccvokasi97@gmail.com
Beberapa isu penting yang berkaitan dengan Infrastruktur pendidikan di Indonesia lebih pada KKN, Etika, Hukum Agama
1. Problem Integritas, Tuhan pun di bohongi pengingkaran sumpah
2. Angaran 20% APBN, Tak mampu bangun infrastruktur sekolah
3. Pertumbuhan penduduk deret ukur, infrastruktur deret tambah dan dikorupsi, Keadilan akses pendidikan, Zonasi dan miskin serta akselerasi bagi yang berprestasi secara akademi
4. Assessment Center. Serttifikasi dan Akreditasi dengan tools Teknologi
1. Problem Integritas: Pengingkaran sumpah sering kali menjadi masalah dalam banyak konteks, termasuk pemerintahan. Ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi. Kira-kira, apa yang Anda lihat sebagai langkah untuk meningkatkan integritas di sektor ini?
2. Anggaran 20% APBN: Meski anggaran pendidikan sudah ditetapkan 20% dari APBN, tantangan dalam pembangunan infrastruktur sekolah tetap ada. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran ini, termasuk perencanaan dan transparansi anggaran.
3. Pertumbuhan Penduduk dan Infrastruktur: Ketidakcocokan antara pertumbuhan populasi dengan pembangunan infrastruktur memang memerlukan perhatian. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi isu ini, khususnya dalam akses pendidikan yang adil untuk semua, terutama yang kurang mampu?
4. Assessment Center dan Sertifikasi: Penggunaan teknologi dalam sertifikasi dan akreditasi melalui assessment center bisa memberikan standar yang lebih baik. Dalam hal efektivitas metode untuk mening katkan kualitas pendidikan dan profesionalisme di sektor pendidikan
Kolobarasi, koordinasi dan kontribusi dalam berbagi Peran
Evaluasi pendidikan
Evaluasi pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan mutu dan relevansi pendidikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait evaluasi pendidikan di Indonesia menurut undang-undang:
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 2003:
Pasal 58 menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, efektivitas proses pembelajaran, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap kurikulum, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana.
Peraturan Pemerintah No19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
Menentukan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi untuk menjamin mutu pendidikan. Evaluasi ini meliputi penilaian hasil belajar, proses pembelajaran, dan sistem manajemen pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Ada beberapa Permendikbud yang mengatur tentang sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar, termasuk penilaian formatif dan sumatif.
Penilaian harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Standar Penilaian Pendidikan:
Berdasarkan Peraturan Menteri, standar penilaian pendidikan mencakup tujuan penilaian, teknik penilaian, dan prosedur penilaian.
Penilaian dilakukan tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik.
Acuan untuk Penilaian: Penilaian hasil belajar di Indonesia mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan.
Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional juga merupakan bagian dari evaluasi pendidikan di jenjang tertentu.
Akreditasi: Setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus mengikuti proses akreditasi untuk menilai kelayakan dan mutu pendidikan yang diselenggarakan.
Keterlibatan Stakeholder:
Evaluasi pendidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua, untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.
Melalui berbagai regulasi ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memberikan hasil yang optimal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Evaluasi yang dilakukan diharapkan tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berlangsung.
Mengukur kompetensi lulusan pendidikan adalah proses untuk menilai sejauh mana lulusan telah menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dari mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Ada beberapa metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tersebut:
Ujian dan Penilaian Akademik: Ujian akhir, ujian tengah semester, dan penilaian lainnya dapat digunakan untuk mengukur pemahaman lulusan terhadap materi yang diajarkan.
Portofolio: Mengumpulkan pekerjaan atau proyek lulusan selama masa studi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan mereka.Observasi langsung terhadap lulusan dalam situasi nyata atau simulasi dapat memberikan wawasan tentang keterampilan praktis dan interaksi sosial mereka.
