Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menyelenggarakan sertifikasi CGCAE atau Certified of Government Chief Audit Executive
angkatan kedua guna meningkatkan profesionalitas pimpinan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) menghadapi tantangan perubahan.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program sertifikasi
ini penting dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pimpinan APIP utamanya, dalam
pencegahan korupsi dan peringatan dini atau early warning system bagi kementerian,
lembaga maupun pemerintah daerah.
"Pemantauan yang kami lakukan, masih terdapat 150 APIP yang jumlah auditornya kurang
dari 10 orang, dan terdapat 248 APIP yang masih perlu ditingkatkan kualifikasi
profesionalnya," katanya.
Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa peran auditor
semakin lama semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas (oversight) saja, namun
ada pekerjaan sebagai konsultan (insight), dan juga memproyeksikan permasalahan ke
depan (foresight).
“Peran auditor menjadi semakin kompleks, terutama dalam mengawal pengelolaan
keuangan negara, bagaimana cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan
mengefisienskan belanja pemerintah”.
Tito memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP dan segenap jajaran atas inisatif
pelatihan ini semoga dapat meningkatkan integritas jajaran pengawasan intern. Tito juga
mengajak seluruh pimpinan APIP daerah agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik
sehingga marwah pengawasan intern akan terangkat.
“Siapa lagi yang akan mengangkat marwah pengawasan intern, jika bukan dari dalam
pengawasan intern itu sendiri”, pungkasnya.
Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar juga memberikan apresiasi, serta berpesan bahwa
semakin baik kualitas pengawasan oleh APIP, maka akan memudahkan dalam pemeriksaan
oleh auditor ekstern.
“Sehingga sinergi dan kolaborasi antara auditor intern dan pemeriksa ekstern dibutuhkan
utamanya untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara”.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar APIP meningkatkan
kualitas pengawasan intern, sehingga dapat melakukan pengawalan secara optimal atas
akuntabilitas tata Kelola keuangan serta penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

свернуть