Perekonomian di masa depan ditopang oleh jumlah kekuatan ekonomi yang beragam. Indonesia memiliki potensi tersebut melalui sektor usaha Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Apalagi, perekonomian yang hanya ditopang oleh kekuatan sekelompok atau segelintir konglomerasi akan menimbulkan risiko yang terlalu berat.
Karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam pengembangan ekosistem bagi pelaku sektor UMi dan UMKM yang bergerak di tengah masyarakat serta membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca krisis akibat pandemi COVID-19.
Selain kebijakan subsidi dan insentif, rencana pemerintah dalam membentuk holding Ultra Mikro dengan mengintegrasikan BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) harus mampu membantu ekosistem layanan produk atau jasa UMi dan UMKM di Indonesia.
Apalagi, pemerintah harus menyiapkan potensi skema pendanaan yang lebih murah dan aksesnya terjangkau untuk 29 juta usaha UMi maupun UMKM di tahun 2024.
Di sisi lain, proses bisnis, budaya, serta peran dari Pegadaian dan PNM harus tetap dipertahankan meskipun holding bersama BRI nantinya berjalan. Pemerintah juga harus menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja akibat holding ketiga BUMN tersebut.
Dengan holding Ultra Mikro ini, konsolidasi pembiayaan usaha akan lebih tertata dengan baik, termasuk dari sisi pendataan hingga akses permodalan secara berkelanjutan. Holding ini akan membuka penetrasi pasar yang lebih luas sehingga menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya tidak dapat mengakses modal melalui sistem perbankan.
Integrasi melalui holdingisasi juga diharapkan akan terjadi dengan peningkatan sistem teknologi dan informasi, sehingga profiling nasabah dapat dilakukan secara lengkap. Dampak yang paling signfikan dari rencana holding Ultra Mikro ini adalah BRI mendukung kebutuhan permodalan pegadaian dan PNM.
Sebagai institusi yang sangat besar, BRI memiliki pengalaman bagaimana mengumpulkan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar dan harga yang murah. Selanjutnya pendanaan dari BRI tersebut bisa disalurkan ke Pegadaian dan PNM untuk mendapatkan penetrasi sektor UMi dan UMKM ini kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan profiling debitur mereka masing-masing
Apalagi masih banyak sektor usaha yang selama ini aksesnya belum optimal dalam pasar pendanaan di Indonesia khususnya berdasarkan data PNM, seperti Perkebunan (12,7%); Pertanian (12,3%); Home Industry (2,3%); Perikanan (2,0%); Jasa (1,9%); dan Peternakan (1,8%). Sektor ekonomi nasabah yang paling besar masih dipegang oleh perdagangan sebanyak 66,1%.
Data tersebut menjadi petunjuk dan indikasi awal bahwa kehidupan masyarakat Indonesia itu masih ditopang oleh sistem perdagangan. Pinjaman-pinjaman yang tersalurkan di sektor tersebut masih banyak dibandingkan sektor lainnya.
Artinya masih ada peluang yang sangat besar sebagai tulang punggung kearifan lokal masing-masing khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan ataupun perikanan. Sebagai negara agraris, pemerintah seharusnya melakukan optimalisasi dalam seluruh sektor selain perdagangan.
Karena itu, upaya holding untuk BRI, Pegadaian, dan PNM menjadi kunci penting agar negara dirasakan kehadirannya oleh pelaku Usaha Mikro dan UMKM agar mereka semua bukan hanya berkembang tetapi juga tumbuh dan berkembang, bahkan bisa naik kelas menjadi usaha besar.
