Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pemberian kredit besar kepada PT Galena Kalbar telah menjadi perhatian publik. Skandal ini mencuat setelah terungkap bahwa kredit senilai ratusan miliar rupiah diberikan tanpa melalui prosedur yang semestinya, yang seharusnya memperhatikan kesehatan finansial perusahaan penerima. Proses pemberian kredit yang cepat ini melibatkan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Ibu Alexandra Askandar, dan menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam tata kelola serta integritas perbankan.
Kasus ini bukan hanya mencerminkan masalah individual, tetapi juga mengindikasikan lemahnya pengawasan dan manajemen risiko di institusi perbankan milik negara (BUMN). “Rakyat mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp10 juta saja prosedurnya begitu rumit, bahkan sering kali ditolak karena kuota habis. Namun, di sisi lain, kredit besar bisa dengan mudah diberikan tanpa prosedur yang benar,” ujar Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP.
Pernyataan tersebut menyoroti ketidakadilan yang dirasakan masyarakat kecil. Mereka menghadapi banyak hambatan untuk mendapatkan pembiayaan usaha, sementara perusahaan besar bisa dengan mudah mendapatkan kredit dengan jumlah signifikan. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem perbankan yang perlu segera diperbaiki untuk menjaga kepercayaan masyarakat.#galenakalbar #wadirutbankmandiri #bankmandiri #alexandraaskandar #bumn #erickthohir
