“BERNAS STUNTING” Bersatu Nakes Atasi Stunting Melalui Implementasi Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Jabatan Fungsional Nakes Polri
Oleh:
Dr. drg. Rike Rayanti, S.K.G., Sp.Perio. _Brimob Polri
Sasaran pembangunan kesehatan yang sesuai Prioritas Nasional antara lain penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dengan memastikan tercukupinya tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) serta fokus pada peningkatan kompetensi. Selain untuk mencapai SDGs, Indonesia masih memiliki kesempatan mengoptimalkan SDM melalui pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif mengembangkan karir SDM agar unggul dan memiliki daya saing melalui berbagai program dan kebijakan. Rencana kerja Polri memperhatikan pengembangan karir SDM, termasuk tenaga kesehatan. Polri berupaya memastikan SDMnya mengembangkan karir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seiring perubahan sosial, ekonomi, dan demografi, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih dijadikan pedoman dan acuan pembinaan karir PNS Polri. Selama 15 (lima belas) tahun regulasi tersebut belum ditinjau ulang dan belum direvisi. Peraturan tersebut belum mewadahi semua jabatan fungsional kesehatan yang diperlukan Polri.
Perkap perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Melalui revisi Perkap tersebut named dan nakes dengan jabatan fungsional akan memiliki peran lebih terdefinisi dan sesuai dengan keahlian mereka sehingga berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karir, turun langsung bersama-sama meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, berkontribusi dalam penanggulangan wabah penyakit, dan mensukseskan program kesehatan nasional, termasuk pengentasan stunting. Revisi dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja dan mensukseskan program kesehatan di Indonesia.
