Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut demokrasi di Indonesia sudah kebablasan, mengundang beragam pandangan. Ada yang nyinyir, tapi ada juga yang menilai ucapan Jokowi itu sebagai peringatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Demokrasi yang kebablasan itu, menurut Jokowi, kemudian membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Jokowi menyebut penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, , saling memaki dan menghujat yang bisa mengarah pada perpecahan bangsa. Untuk itu, menurut Jokowi kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
Benarkah demokrasi kita sudah kebablasan? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah demokrasi yang kebablasan?
