IKN, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengumumkan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam APBN 2025 mencapai Rp 15 triliun.
Meski demikian, menurut Thomas, angka tersebut bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan mendatang.
Alokasi anggaran IKN akan disalurkan untuk Otorita IKN sebesar Rp 5,89 triliun dan Kementerian PUPR sebesar Rp 9,11 triliun.
Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya agar tidak hanya bergantung pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan Ibu Kota Baru tersebut.
Sejak pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022 hingga pertengahan 2024, total alokasi APBN tercatat sudah mencapai Rp 76,5 triliun.
Jumlah itu sama dengan 16,42 persen dari total dana Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek ini, berdasarkan perkiraan pemerintah.
Menurut Pengamat Ekonomi INDEF, Ahmad Heri Firdaus, adanya perbedaan jumlah alokasi anggaran proyek IKN yang sebelumnya sebesar Rp 44 triliun dan kemudian diturunkan menjadi hanya Rp 15 triliun tahun depan menunjukkan sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak tergesa-gesa untuk pindah ke IKN.
Selain itu, penurunan jumlah anggaran IKN dapat dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah mendatang tidak terlalu menganggap serius kelanjutan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara.
Namun, Heri menegaskan bahwa pemerintah berikutnya perlu mempertimbangkan biaya perawatan dan melanjutkan bangunan yang sudah ada agar IKN tidak sampai mangkrak.
Baca Juga Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Tapi Keputusan Seluruh Rakyat di [ Ссылка ]
#ikn #prabowo #proyekikn
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
