TRIBUN-VIDEO.COM - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan.
Dalam keterangan tertulis, ia menduga jika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi akan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka.
Denny menyebut, pernyataannya itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan menurutnya, hasil hipotesisnya itu sudah bukan menjadi rahasia publik, atau dalam kata lain, sudah ada beberapa pengamat yang menyatakan hal serupa.
"Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).
"Bukan hanya saya, banyak yang sudah mengatakannya, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan," sambungnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut lantas meyakini bahwa narasi soal Anies Baswedan akan dijadikan tersangka itu erat kaitannya dengan Pilpres mendatang.
Dia menduga, ada kekuatan dari pemerintahan yang ingin menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka itu.
"Pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata Denny.
Dilansir dari Tribunnews.com, Denny Indrayana juga mengklaim, ada seorang anggota DPR RI yang telah menyatakan hal tersebut.
Oleh karena itu, ia yakin hal tersebut sekaligus membuktikan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu akan dijadikan alat untuk politik.
"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," ucap dia.
Atas kondisi ini, Denny menilai kalau cawe-cawe Jokowi terkait dengan Pilpres ini sudah terlalu jauh, dan harus dihentikan.
Dirinya lantas membeberkan 10 poin utama terkait hipotesisnya atas cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres mendatang.
Di antaranya di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.
Lalu masih di tahap awal menurut Denny, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Kemudian menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
"Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik," ungkapnya.
Denny juga menyebut Jokowi menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
Apabila ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, Denny menyebut dia beresiko dicopot dari posisinya.
Selanjutnya, Denny menduga untuk menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
Denny pun menyebut Presiden Jokowi tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.
Tetapi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa Presiden Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK.
"Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E," ungkapnya.
Denny bahkan menduga pemerintah akan mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Terakhir yang menyempurnakan adalah Presiden Jokowi disebut berbohong kepada publik.
Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden.
"Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Satu-persatu, tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti," kata dia.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Denny Indrayana Duga Ada Upaya jadikan Anies Tersangka di KPK untuk Jegal Langkah sebagai Capres, [ Ссылка ].
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Theresia Felisiani
Host: Ariska Choirina
VP: Yohanes Anton
#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #politik
