JAKARTA, KOMPAS.TV - Belakangan ini maskapai pelat merah ternama di tanah air menjadi sorotan.
Garuda Indonesia disebut terancam pailit karena utang yang terus menumpuk.
Akibatnya Kementerian BUMN membuka opsi PT Garuda Indonesia diganti ke PT Pelita Air Service yakni nama maskapai milik Pertamina.
Namun, Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut prioritas utama saat ini untuk menyelamatkan Garuda Indonesia melalui negosiasi dengan perusahaan penyewa pesawat.
Arya tidak menampik adanya kebobrokan di tubuh Garuda Indonesia hingga membuat maskapai pelat merah terpuruk. Seperti korupsi dan mahalnya penyewaan pesawat.
"Kondisi Garuda ini pertama itu memang korupsinya besar banget
kedua memang bisa dikatakan perusahaan tidak bersih manajemennya
ketiga penyewaan pesawat ugal-ugalan, Garuda sewa pesawat mahal, Garuda merugikan kami sedang bernegosiasi dengan semua lasser dan para pemilik piutang, kami berharap menemukan titik terang," ujar Arya kepada KompasTV.
Sementara Asosiasi Pilot Garuda masih optimistis dengan Garuda Indonesia karena sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut pemerintah masih mempertahankan Garuda.
Seperti diketahui pada Juni 2021 lalu, Garuda Indonesia tercatat memiliki utang hingga sebesar Rp 70 triliun dan kini upaya pembenahan di Garuda Indonesia tampak terus dilakukan.
Bahkan dikutip dari Kompas.com tercatat 1.600 lebih karyawan melakukan pensiun dini. Semoga ada win win solution bagi masa depan maskapai yang berusia 72 tahun ini.
Garuda Indonesia terlilit utang capai Rp 70 triliun dan terancam pailit. Ada pula disebut opsi penggantian Garuda Indonesia menjadi Pelita Air.
Bagaimana kemudian nasib sang maskapai pelat merah bersama sekitar 20.000 karyawan ke depannya?
Simak dialog lengkapnya bersama Pengamat BUMN, Toto Pranoto, dan Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty, dan anggota Komisi VI DPR RI, Supratman Andi Agtas.
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
