*Buka Kongres ke-29 Notaris Dunia, Presiden Ingatkan Tantangan Era Disrupsi terhadap Layanan Kenotariatan*
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Kongres ke-29 Notaris Dunia yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Kamis, 28 November 2019.
Kongres yang dihadiri oleh para notaris dari puluhan negara anggota International Union of Notaries (UINL) tersebut mengangkat sejumlah tema yang salah satunya ialah mengenai tantangan di era revolusi industri 4.0 yang harus dihadapi para notaris di seluruh dunia.
Dalam kaitannya dengan tema tersebut, Kepala Negara saat memberikan sambutan pembukaannya mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 menghadirkan disrupsi di hampir seluruh negara, termasuk negara-negara anggota UINL, dan memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi bersama.
"Era disrupsi ini menghadirkan tantangan-tantangan baru dan juga memberikan tantangan-tantangan besar di mana pemerintah, pelaku bisnis, dan kalangan notaris harus mengubah proses pemerintahan maupun proses bisnis dan budaya kerja perusahaan di semua sektor," ujarnya.
Di era disrupsi dan perkembangan teknologi ini, pemerintah dituntut bergerak cepat dan lebih lincah dalam menghadapi perubahan. Pelayanan birokrasi yang sebelumnya dianggap berbelit harus dapat disederhanakan melalui pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan pelayanan yang cepat.
"Disrupsi teknologi bisa kita manfaatkan untuk mengubah proses bisnis dan budaya kerja yang sudah bertahan bertahun-tahun. Inovasi teknologi bisa membuat yang dulunya lambat, ruwet, dan berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan cepat," ucapnya.
Namun, bukan hanya pemerintah, kalangan bisnis, pelaku usaha, termasuk kalangan notaris juga harus segera berbenah. Saat ini, teknologi informasi telah menjadi penggerak utama proses bisnis di seluruh dunia.
"Bukan hanya pemerintah yang harus berubah, kalangan bisnis dan pelaku usaha juga harus berubah. Saat ini proses bisnis juga masuk ke dunia digital. Semuanya bisa dilakukan serba online," kata Presiden.
Dalam hal ini, Presiden melihat bahwa inovasi teknologi dapat melayani dan meningkatkan hampir seluruh kegiatan kenotarisan. Seperti misalnya pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara autodebet untuk notaris, ujian pengangkatan notaris, registrasi pengangkatan notaris, dan sebagainya.
"Itu artinya inovasi teknologi akan mampu membuat lompatan yang akan berdampak pada kerja-kerja profesi notaris sehingga notaris bisa bekerja semakin cepat yang akhirnya bermuara pada peningkatan kecepatan dan kemudahan berusaha di negara kita Indonesia," tuturnya.
Di Indonesia, pemerintah juga berupaya untuk mendukung kemajuan teknologi dengan meningkatkan akses kepada layanan telekomunikasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Sejak 2015 lalu, pemerintah melakukan investasi infrastruktur konektivitas digital yang cukup besar dengan membangun jaringan tulang punggung serat optik sepanjang 12.128 kilometer yang dikenal dengan nama Palapa Ring.
Proyek tersebut telah diselesaikan pada Oktober 2019 lalu sehingga memberikan fasilitas untuk seluruh pihak memberikan layanan komunikasi, utamanya ke wilayah Indonesia bagian timur.
"Sehingga dengan jalan tol internet itu seluruh kabupaten dan kota di Indonesia (dapat) terhubung dengan internet. Tahap selanjutnya adalah menyambung infrastruktur digital ini dengan kegiatan-kegiatan produktif," ujarnya.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, fasilitas dan upaya pemerintah tersebut juga harus didukung dengan ekosistem yang baik. Oleh karenanya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyongsong perubahan dan menghadapi tantangan di era disrupsi saat ini untuk menghadirkan kualitas pelayanan kenotarisan dan layanan lain di segala bidang yang lebih cepat dan lebih baik.
"Saya harapkan melalui kongres ini dapat dilakukan pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman sehingga dapat dihasilkan terobosan dan inovasi baru yang semakin meningkatkan kualitas dan mengukuhkan posisi notaris di era disrupsi ini," tandasnya.
Jakarta, 28 November 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: [ Ссылка ]
YouTube: Sekretariat Presiden
