JAKARTA, KOMPAS.TV - Juni 2022, tahapan persiapan pemilu 2024 akan segara dimulai.
12 nama anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 pun telah resmi disahkan Paripurna DPR, kini tinggal menunggu dilatik oleh Presiden Joko Widodo sebelum nantinya mereka terjun membahas anggaran pemilu 2024 nanti.
Namun disaat persiapan tengah dirampungkan, ada saja kegaduhan yang terjadi.
Sedikitnya 3 orang pimpinan partai politik mengusulkan penundaan pemilu.
Pro kontra pun muncul.
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini berpandangan munculnya usulan penundaan pemilu 2024 dari sejumlah elit politik, merupakan ujian demokrasi bagi Indonesia.
Baca Juga Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Menandakan Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya di [ Ссылка ]
Terkait polemik usulan penundaan pemilu Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.
Jokowi menegaskan ia taat, patuh dan tunduk pada konstitusi.
Namun, sejumlah pihak menilai pernyataan Jokowi ini masih belum cukup.
Presiden diminta tegas menolak usulan penundaan pemilu.
Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, (Netgrit) menilai sangat penting untuk menjaga agara pemilu tepat waktu.
Dan pemerintah adalah pihak yang harus memimpin dan memastikan semua berjalan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya konstitusi.
Walau rentang waktu persiapan pemilu terkesan masih panjang, namun masih banyak persiapan yang harus dituntaskan sebelum gelaran pemilu terbesar di dunia itu dimulai.
Oleh karenanya semua pihak yang terkait baik eksekutif maupun legislatif agar fokus menyelesaikan kerja disisa waktu dan bukan membuat gaduh.
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
