TRIBUN-VIDEO.COM - Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.
Hal itu membuat 26 kota/kabupaten di Indonesia, level PPKMnya turun dari Level 4 ke Level 3.
Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui data yang didapat dari daerah bukanlah data realtime.
Hal itu mengakibatkan angka update perkembangan kasus kematian pasien Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir cenderung tinggi.
Seperti diketahui, dalam tiga minggu ke belakang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyumbang angka kematian pasien Covid-19 yang cenderung tinggi.
Dari analisis data National All Record (NAR) Kemenkes, didapati pelaporan kasus kematian yang dilakukan oleh daerah tidak bersifat realtime.
Data yang dilaporkan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.
Hal itu disampaikan oleh Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan, dr Panji Fotuna Hadisoemarto.
NAR adalah sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Kemenkes.
Dikutip oleh Tribunnews.com dari rilis Kemenkes, Kamis (12/8/2021), berdasarkan laporan kasus Covid-19 di (10/8/2021) misalnya, dari 2.048 kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut atau pada seminggu sebelumnya.
10,7 persen di antaranya berasal dari kasus pasein positif yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari, tetapi baru terkonfirmasi meninggal dan baru dilaporkan.
Hal ini terjadi di beberapa daerah, beberapa di antaranya Bekasi dan Kalimantan Tengah.
Panji menuturkan lebih dari 50 ribu kasus aktif saat ini adalah kasus yang sudah lebih dari 21 hari tercatat namun belum dilakukan pembaharuan.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Widyawati mengakui adanya keterlambatan dalam pembaruan pelapodan data dari daerah.
Hal ini karena keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan input data akibat tingginya kasus di daerah mereka dalam beberapa minggu terakhir.
"Tingginya kasus di beberapa minggu sebelumnya membuat daerah belum sempat memasukkan atau memperbarui data ke sistem NAR Kemenkes," terangnya.
Menurutnya lonjakan anomali angka kematian akan tetap dilihat setidaknya selama dua minggu ke depan.
"Lonjakan-lonjakan anomali angka kematian seperti ini akan tetap kita lihat setidaknya selama dua minggu ke depan," tambah Widyawati.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 Level PPKM.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bisar Pandjaitan pada Senin (9/8/2021).
Menurutnya adanya akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang menimbulkan distorsi dalam penilaian.
"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," katanya.
Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, ada 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari Level 4 ke Level 3.
Ia juga menyebut, hal ini menunjukkan perbaikan kondisi yang cukup signifikan di lapangan.
"Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," kata Luhut.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemenkes Akui Data Kematian akibat Covid-19 dari Daerah Tidak Real Time, [ Ссылка ].
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Fajar Nasucha
