JAKARTA, KOMPAS.TV - Usai pemerintah mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, Senin (16/12) lalu warga berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Kamis (19/12) sore.
Inisiator "Bareng Warga", petisi tolak PPN 12 persen meminta pemerintah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai.
Koordinator aksi menyebut bahwa ada upaya untuk meredam kenaikan PPN 12 persen.
Kenaikan PPN ini akan berdampak pada kenaikan sejumlah barang yang akan memberatkan masyarakat.
Sebelumnya, petisi tolak kenaikan PPN 12 persen kencang digulirkan warga net di dunia maya.
Kami kutip dari laman change.org. petisi meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen.
Sampai Jumat (20/12) pukul 13.30 siang, petisi ini telah ditandatangani 153.118 orang. Jumlah ini naik 30 persen setelah dua hari sebelumnya petisi ini disuarakan dan ditandatangani 42 ribu orang.
Anggota DPR Komisi XI Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto merespons soal kenaikan PPN 12 persen.
Wihadi menambahkan, jangan melihat diksi kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah seolah pemerintah menutupinya atau seolah berbohong.
Wihadi menekankan kenaikan PPN 12 persen tak berdampak pada kelas menengah dan hanya pada kelas atas.
Sebelumnya, Senin (12/12/2024), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan keinginan pemerintah.
Pemerintah hanya mematuhi perintah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang tersebut sudah disetujui hampir semua fraksi di DPR kecuali PKS.
Baca Juga Petisi Tolak Kenaikan PPN 12%, Koordinator Demo Ungkap Ada Upaya Meredam Protes | SERIAL HARGA NAIK di [ Ссылка ]
#ppn12persen #ppnnaik #demoppn
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
