JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengusulkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan, selaku koordinator PPKM Jawa-Bali, menghentikan pembelajaran tatap muka, PTM, di DKI Jakarta, selama sebulan ke depan.
Anies meminta agar pembelajaran dialihkan ke daring, namun ketentuan PTM masih terikat dengan surat keputusan bersama, SKB 4 Menteri yang merujuk pada instruksi Mendagri.
Sedangkan, mulai 2 Februari kemarin, Kota Bogor dan Bekasi, resmi menghentikan PTM 100 persen, karena melonjaknya kasus covid-19.
Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Wali Kota Depok, Jawa Barat, M Idris, bahkan menyebut leveling yang berlaku, kini berbeda.
Seharusnya, menurut assesment Kementerian Kesehatan, Depok sudah dalam level 4 PPKM, namun menurut Inmendagri masih di level 2. Dan hal ini berpengaruh besar pada aturan PTM.
Baca Juga Penyebaran Covid-19 Tinggi, Perhimpunan Guru: Jabodetabek Sudah Semestinya Hentikan PTM 100 Persen di [ Ссылка ]
Sementara ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mmebenarkan, SKB 4 Menteri yang berlaku saat ini, tidak memberi ruang Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi, sesuai dengan kondisi sebenarnya di tiap daerah.
Sejumlah orang tua murid, pun terus gelisah, saat PTM seratus persen tetap digelar, saat kasus corona terus bertambah.
Kekhawatiran orang tua murid beralasan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut ada 222 kasus covid-19 ditemukan di 99 sekolah selama PTM seratus persen digelar di Jakarta.
Menurut Nahdiana, PTM seratus persen tetap digelar karena positivity rate masih di bawah 5 persen, dan mengikuti aturan SKB 4 Menteri.
Epidemiolog menyebut, PTM menimbulkan risiko penularan covid-19 pada anak-anak, terlebih cakupan vaksinasi anak masih rendah.
Risiko penularan dan kerentanan anak-anak dari covid-19, tergambar dari mulai banyaknya anak yang dirawat di rumah sakit akibat corona sepanjang bulan Januari 2022, dan banyak anak diantaranya belum menerima vaksinasi sama sekali.
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
