SEMARANG,KOMPAS.TV - Menjelang panen raya seharusnya petani mendapat keuntungan besar, namun kenyataanya lain. Menurut Riyono, Ketua DPP PKS bidang tani nelayan, selain harga eceran tertinggi (HET) dinilai rendah, petani juga terpuruk pasca masuknya beras impor 500 ribu ton dengan alasan menjaga stok beras Nasional.
Menurut Riyono kebijakan impor beras yang terjadi setiap tahun dilakukan, merupakan bukti bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan amanat UU Nomor 119 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang meminta pemerintah menjaga dan melindungi petani, dari berbagai kebijakan yang tidak pro kepada petani.
Tidak hanya impor beras, Fraksi PKS Jawa Tengah menyesalkan kebijakan yang dibuat Badan Pangan Nasional (Bapanas),yang menetapkan batas atas atau harga eceran tertinggi (HET) pembelian gabah dan beras melalui Surat Edaran No 47/Ts//03//03/K/02/2023.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKS ini, sudah tiga tahun harga pokok penjualan (HPP) tidak naik. Permendag 24 Tahun 2020 masih di pakai sebagai pedoman penentuan di surat edaran tersebut. Penetapan harga beli gabah dari petani Rp 4.250 hingga Rp 4.650 yang berlaku mulai 27 Februari 2023 ini dinilai masih rendah, dan selayaknya harga gabah capai Rp 5.000 hingga Rp 5.300 atau bahkan Rp 5.677 per kilogramnya.
"Harga beras impor ini membuat harga beras di petani turun tapi di pasaran harga beras jadi naik hingga Rp 13.000 - Rp 14.000 yang tentu ini memberatkan masyarakat," kata Riyono.
Ironisnya menurut Riyono HPP keluar di saat panen raya, yang semestinya pemerintah dalam mengeluarkan HPP bisa pada akhir tahun berjalan untuk HPP berikutnya. Riyono mengusulkan agar beras cadangan Nasional wajib diisi beras dari petani sehingga bisa menutup ruang impor beras.
#beras #stokberas #panenraya
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
