AMBON,KOMPAS.TV-Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri karena realisasi anggaran penanganan covid-19 masih rendah.
Keterlambatan pembayaran insentif nakes ini menjadi antensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, menurut ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, DPRD telah melakukan pertemuan bersama instansi terkait untuk segera melakukan proses pembayaran hak-hak tenaga kesehatan, salasatu alasan hingga saat hak-hak nakes belum terbayarkan ialah terkait verifikasi data yang lambat dari rumah-rumah sakit.
Rencananya jika data-data nakes telah selai diverifikasi, pembayaran hak tenaga kesehatan akan dilakukan pada 17 Agustus bertepatan dengan Hut Kemerdekaan RI.
