Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati ingin lakukan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak dengan bersinergi.
"Untuk menghadapi tantangan berkaitan perkawinan anak tersebut yang bisa kita lakukan dan garis bawahi adalah dengan bersinergi bersama dengan berbagai pihak," ucapnya saat Peluncuran Dokumen Stranas PPA dan Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Dapat Ditunda.
Pada kesempatan itu, ia berharap praktek perkawinan anak dapat dihapus secara cepat, terstruktur dan holistik.
"Kami kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebenarnya berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak. Itu sudah diamanatkan sejak 2016," ucapnya saat berpidato di hadapan hadirin, Selasa, (04/02/2020).
Ia menuturkan pada tahun 2017 yang lalu telah dilakukan koordinasi dengan 17 kementerian atau lembaga terkait.
Selain kementerian dan lembaga, 65 lembaga masyarakat turut berkoordinasi bersama, sehingga 2017 diluncurkan program Stop Perkawinan Anak.
Menteri PPPA pada tahun 2020 ini ingin menggabungkan kembali program Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak.
"Ketika kami di 2020 ini istilahnya memanaskan mesin lagi kami kemarin 31 Januari 2020 kita relaunching Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak," ucapnya saat pertemuan itu di Hotel Pullman, Jakarta.
Dirinya menjelaskan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan 17 kementerian lembaga.
"Kami juga melakukan dengan pemerintah provinsi terutama 20 provinsi yang tingkat perkawinannya tertinggi di atas rata-rata nasional. Kita ajak untuk relaunching," ucapnya menambahkan.
Kemudian 65 lembaga masyarakat yang selama ini bermitra dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut berkoordinasi.
"Kemudian komunitas jurnalis kawan anak. Dunia usaha yang tergabung dalam asosiasi perusahaan sahabat anak yang kemudian kita kenal dengan APSAI. Para tokoh agama yang mewakili 6 agama di Indonesia," ucapnya menyebutkan berbagai pihak yang diajak untuk berkoordinasi menyelesaikan permasalahan tersebut.
