JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembentukan Timsus dilakukan setelah presiden menggelar rapat di Istana pada Senin (12/09) kemarin.
Tim dibentuk untuk menjaga data, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Khususnya sejak kebocoran data oleh peretas Bjorka beberapa hari terakhir.
Meski berulang kali data pemerintah dibobol, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, Hinsa Siburian menilai aksi Bjorka sebagai ancaman intensitas rendah.
Kata Hinsa, tak ada satu pun negara yang bisa bebas dari serangan siber.
Baca Juga Mahfud MD: Bjorka Tak Punya Keahlian Khusus, Hacker Zaman SBY Percakapan Telepon Sampai Tersebar di [ Ссылка ]
Tak cuma Hinsa yang mencoba menenangkan masyarakat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Istana melalui Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga melakukannya.
Mahfud mengakui terjadi kebocoran data, meski data bukan dokumen rahasia negara dan tidak membahayakan.
Sementara kata Heru dokumen yang diretas, hanya masuk ke lapisan pertama dari sistem keamanan berlapis.
Sementara, Bjorka, peretas yang ditarget saat ini mengklaim telah membocorkan lebih dari 678 ribu dokumen.
Isinya diduga surat menyurat presiden, Badan Intelijen Negara, dan Sekretariat Negara, dalam rentang waktu 2019 hinga 2021.
Dokumen ditunjukkan dalam forum tertutup di grup media sosial.
Sementara itu, data yang muncul untuk umum, diantaranya adalah data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
