TRIBUN-VIDEO.COM - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi naik dan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9/2022).
Anggota Komisi VIII DPR Achmad memberikan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut.
Ia mengatakan, kenaikan harga BBM akan memantik persoalan baru dan menyebut penyaluran BLT BBM bukanlah solusi.
Menurutnya, kebijakan Jokowi bisa mengakibatkan antipati masyarakat terhadap pemerintah.
"Kebijakan pemerintah Jokowi sangat tidak tepat. Ini akan menimbulkan distrust masyarakat, Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah," kata Achmad.
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak sektor ekonomi dan diikuti dengan naiknya seluruh harga bahan pokok.
Sedangkan pendapatan masyarakat tetap, tak ikut meningkat hingga mengakibatkan inflasi berkepanjangan.
"Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik sementara pendapatan mereka segitu-gitu juga. Ini rakyat akan lebih terpuruk lagi," ucapnya.
Achmad menyebut, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70 persen dinikmati oleh kalangan mampu.
Hal ini menunjukkan pemerintah belum bisa bekerja maksimal serta semakin menjadi bukti pemerintah sangat lemah.
Pemerintah disebut sangat lemah karena tak mampu mengatur dan mendistribusikan BBM tepat sasaran.
"Itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah. Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia juga menyoroti penyaluran BLT BBM yang disebutnya tak efektif karena sementara dan tidak merata.
Achmad kemudian mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR: Penyaluran BLT BBM Bukan Solusi, Bisa Timbulkan Masalah Baru, [ Ссылка ].
Editor: Choirul Arifin
Host : Ratu Sejati
VP : Jalu Setyo Nugroho
#BBMNaik
#DPR
#Jokowi
