MetroTV, Wacana KPU soal sistem pemilu proporsional tertutup menuai polemik. Selain dinilai akan membuat rakyat tidak tahu siapa caleg pilihan mereka, sistem ini dinilai memunculkan oligarki politik.
"Untuk 2024, saya kira melihat perjalanan yang sudah berlangsung, semestinya para pihak itu terutama penyelenggara pemilu berpegangan pada regulasi yang ada," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam Metro Siang, Senin (9/1/2023).
Menurut Titi, jika ada pelemahan soal jual beli suara, maka yang harus diperkuat adalah penegakan hukum. Sistem pemilu di Indonesia harus dijalankan dengan luber dan jurdil.
Sistem pemilu yang eksplisit hanya untuk sistem pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara, sistem pemilu untuk anggota DPR dan DPRD tidak diatur eksplisit.
Sebelumnya, Indonesia menganut kedaulatan rakyat berdasarkan UUD. Setiap pilihan di dalam mengatur pemilu untuk memperkuat konsep kedaulatan rakyat.
#pemilu #kpu #politik
#Metrotv #topreviewmetrotv
