Polemik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12% memanaskan hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra. Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang. Kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disebut merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi partai penguasa PDIP saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Belakangan, PDIP menyatakan menolak kebijakan ini. Wakil Ketua Banggar yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto menegaskan, kenaikan PPN 12% merupakan inisiasi PDIP.

#ppn12persen
#pajak
#pdiperjuangan
#gerindra
#beritasatuutama

Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari BeritaSatu.

Yuk jadi bagian dari komunitas kami, dapatkan informasi terbaru langsung ke tangan kamu.
Join ke [ Ссылка ]

Kunjungi juga social media channel kami :

Official Website: [ Ссылка ]
Twitter : [ Ссылка ]
Facebook : [ Ссылка ]
Instagram : [ Ссылка ]
Tiktok : [ Ссылка ]

свернуть