KAMPAR (riautelevisi.com) - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah, hadiri rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan, atau RPP Apbd Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Dalam pandangan umum ini, delapan fraksi yang ada di Dprd Kabupaten Kampar, menyetujui Ranperda RPP Apbd tahun anggaran 2022 ini, untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat Badan Anggaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan, atau RPP Apbd Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Dalam rapat ini, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah, hadir dalam hal ini mewakili Penjabat Bupati Kampar. Rapat dipimpin Ketua Dprd Kampar, Muhammad Faisal, bersama Tiga Wakil Ketua, masing masing Tony Hidayat, dari Fraksi Partai Demokrat, Repol dari Fraksi Partai Golkar, dan Fahmil, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara Partai Demokrat, Juswari Umar Said menyampaikan, Partai Demokrat prinsipnya dapat menyetujui Ranperda RPP Apbd Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022, untuk dilanjutkan pembahasannya, ke tingkat Badan Anggaran. Namun ada beberapa saran, dari Fraksi Demokrat, untuk menjadi perhatian. Salah satunya persoalan pembangunan infrastruktur, yang harus terus diwujudkan pemerataannya oleh pemerintah. Karena selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Infrastruktur merupakan hal wajib , yang mesti dilakukan pemerintah, dengan terbukanya akses, maka kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan segera.
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Edi Efrison mengungkapan Fraksi PKS sendiri akan terus mengingatkan kepada pemerintah, terkait kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fraksi PKS juga minta kepada pemerintah, agar akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui program Jamkesda, supaya dapat lebih dimaksimalkan.
Karena disaat masyarakat yang dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi, tidak dapat menggunakannya. Oleh karena itu, sudah semestinya, pemerintah menjalin kerjasama dengan rumah sakit – rumah sakit, yang ada di Provinsi Riau, jika perlu dengan ke Rumah Sakit Swasta yang juga ada di Provinsi Riau.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah, dalam hal ini, menyambut baik saran dan kritikan yang telah disampaikan masing – masing fraksi, terhadap Ranperda RPP Apbd Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Dan ini akan menjadi pertimbangan pemerintah nantinya, dalam melakukan penyusunan anggaran pembangunan, juga menjadi masukan bagi pemerintah, untuk melakukan evaluasi. Terhadap jajaran organisasi perangkat daerah yang ada, semoga niat baik bersama ini, dapat menjadikan masyarakat Kabupaten Kampar lebih sejahtera.
Dalam pandangan umum ini, Delapan Fraksi yang ada di Dprd Kabupaten Kampar, dapat menyetujui Ranperda RPP Apbd tahun anggaran 2022 , untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat Badan Anggaran. (AB)
