Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, atau lebih dikenal sebagai AHY, baru saja berbicara tentang adanya lima kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. AHY mengungkapkan rasa syukur karena posisinya sekarang didapat atas kerja keras seluruh kader. "Saya bersyukur karena ada satu pos Kementerian Koordinator yang baru saja dibentuk, yaitu Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Di bawahnya ada lima kementerian teknis, boleh saya jelaskan di sini ya?" tanya AHY kepada peserta Bimtek Nasional Partai Demokrat di Red Top Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Senin malam.

AHY lantas menjelaskan bahwa s@lah satu kementerian teknis tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. "Ada lima kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur ini. Yang pertama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di mana delapan bulan yang lalu saya berada disitu. Itu menjadi bagian dari Kemenko Infrastruktur," ujar AHY.

Selain itu, AHY juga menyebutkan adanya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. "Yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum Pak Dodi tadi, yang kini tidak lagi PUPR tapi dipisah jadi PU sendiri. Kemudian ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menterinya namanya Pak Maruarar Sirait," ujar AHY.

Namun, tidak hanya itu. AHY juga menyinggung tentang kondisi pesisir utara DKI Jakarta yang dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk mengatasi permas@lahan ini.

Hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah tentang penurunan muka tanah atau land subsidence. Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin malam.

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah. Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat b3rbahay@ dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

Bagaimana menurut Anda, apakah proyek-proyek ini akan berhasil mengatasi permas@lahan di pesisir utara DKI Jakarta?

свернуть