JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan, yang jumlahnya paling besar dibanding kementerian lain.
Tahun 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran 131 triliun rupiah.
Anggaran ini merupakan pos terbesar yang diberikan dalam APBN.
Oleh karena itu, Jokowi minta Menteri Pertahanan Prabowo agar berhati-hati menggunakan anggaran itu.
Jokowi juga mengingatkan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat diplomasi pertahanan, dan siap menggelar persenjataan untuk penegakan hukum di wilayah Indonesia.
Dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran paling besar, dibanding kementerian dan lembaga lain.
Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran hingga 131,2 triliun rupiah.
Kemudian Kementerian PUPR, sebesar 120,2 triliun.
Polri mendapat anggaran 104,7 triliun.
Disusul Kementerian Agama sebesar 65,1 triliun.
Dan Kementerian Sosial 62,8 triliun rupiah.
Besarnya anggaran di Kementerian Pertahanan harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong industri strategis di bidang pertahanan dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan para Prajurit TNI.
Pemerintahan Joko Widodo mematok target instrumen militer berteknologi canggih, dan investasi pertahanan.
Anggaran untuk Kementerian Pertahanan pun didongkrak naik 21,6 triliun rupiah, dibanding tahun lalu.
Mungkinkah target tersebut tercapai dalam waktu dekat?.
Instrumen militer mana yang perlu diprioritaskan, untuk memperkokoh sistem pertahanan indonesia?.
Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di menara kompas.
Deputi lima kantor staf presiden, Jaleswari Pramodhawardani.
Guru besar politik internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu.
Direktur eksekutif Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Khairul Fahmi.
