JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas mulai bergerak melakukan pengendalian dan pengawasan ketat pasca kenaikan harga BBM bersubsid.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya akan membuat aturan tentang kriteria kendaraan yang boleh mengisi pertalite, sehingga pengunaannya bisa tepat sasaran.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
Salah satu alasannya karena 70% subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu.
Untuk meringankan dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, pemerintah menyiapkan bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ada 3 jenis bansos yang disiapkan, pertama bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Baca Juga Harga tiket kapal cepat naik 20 persen di [ Ссылка ]
Besar bantuan Rp 600.000 dan diberikan 2 kali, masing-masing Rp 300.000.
Yang kedua adalah bantuan subsidi upah untuk 16 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan.
Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000.
Kemudian ada Bantalan Sosial Pemda yang diambil 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.
Besar bantuan Rp 2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pembagian bansos ini diharapkan bisa mengurangi bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ekonom sekaligus Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Nasaruddin Malik menyebut, ada banyak skema yang bisa diterapkan agar BBM bersubdisi jenis pertalite tepat sasaran, mulai dari membatasi jenis kendaraan sampai membeli BBM lewat Mypertamina.
Pemerintah sudah menaikan harga BBM bersubsidi termasuk pertalite, kini yang harus dipastikan adalah pengawasan penggunaannya agar tepat sasaran.
Baca Juga Tak Dapat Subsidi, Tarif Sebagian Besar Angkot di DKI Jakarta akan Naik Rp1.000, Susul Kenaikan BBM di [ Ссылка ]
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
