Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan bilateral meeting dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue dalam rangka penandatanganan MoU Kerja Sama antar Parlemen.

Pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (4/8/2023). Kedatangan Ketua Parlemen Vietnam ke Indonesia juga sekaligus untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44.

Kerja sama DPR RI dengan Majelis Nasional Vietnam ditandai dengan penandatanganan MoU antara Puan dengan Vuong Dinh Hue. Penandatanganan kerja sama itu akan menjadi dorongan untuk pertukaran informasi, konsultasi, pelatihan, peningkatan kapasitas serta pertukaran delegasi antar-parlemen.

Hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam yang telah berlangsung sejak tahun 1955 diketahui selalu menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat kedua negara. Bahkan pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk mendorong peningkatan kemitraan strategis secara bilateral dalam berbagai aspek.

Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap MoU kerja sama ini akan memberikan dampak nyata dalam kemitraan strategis di berbagai bidang. Antara lain bidang perdagangan, investasi, energi bersih dan terbarukan, dan konektivitas kedua negara.

Karena hubungan kedua negara sudah berlangsung sejak lama, Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini kerja sama tersebut akan memperkuat persahabatan antara DPR RI dan Majelis Nasional Vietnam.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti soal volume perdagangan bilateral antara Indonesia-Vietnam yang semakin meningkat tinggi setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2022 lalu, volume perdagangan kedua negara mencapai USD11 miliar yang diharapkan terus naik tiap tahunnya.

Kedua negara juga tengah menjajaki kerja sama dalam bidang energi terbarukan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Indonesia dan Vietnam bisa bersama-sama mengembangkan kerja sama dalam bidang energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang tertuang dalam kebijakan domestik dan regional.

свернуть