JAKARTA, KOMPAS.TV - Beralih ke masalah Covid-19. Pemerintah kembali merevisi postur APBN 2020, untuk menyelamatkan ekonomi, akibat pandemi Covid-19.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional alias PEN, dinaikkan.

Jika dana awal PEN dianggarkan senilai 405 , 1 triliun rupiah, sekarang naik jadi 677,2 triliun rupiah.

Membesarnya anggaran ini akan mengalir ke beberapa sektor, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, bantuan subsidi bunga dan kredit kerja bagi UMKM, insentif pajak, sampai dengan insentif untuk BUMN.

Menggelembungnya anggaran pemulihan ekonomi ini, juga berarti defisit anggaran dipastikan melebar.

Proyeksinya berubah, dari 852,9 triliun rupiah atau setara 5 persen PDB, menjadi "1.039 triliun rupiah", atau di atas 6 persen terhadap PDB 2020.

Ekonom menghitung, lebaran defisit ini akan menimbulkan konsekuensi jangka panjang.

Oleh sebab itu, pastikan defisit ini memang untuk rakyat, jangan ada moral hazard atau risiko moral.


Selain insentif untuk tenaga medis, anggaran digunakan untuk santunan kematian, bantuan jaminan kesehatan nasional, dan pembiayaan Gugus Tugas.

Penambahan anggaran juga ditujukan kepada program jaring pengaman sosial, dan untuk UMKM.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR untuk membicarakan perubahan anggaran untuk penanganan dampak virus corona.

Komunikasi juga dilakukan dengan sejumlah lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Total paket yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi dampak corona adalah sebesar Rp 405.1 triliun yang belum masuk dalam APBN 2020.

Sementara itu, salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 adalah menggratiskan biaya listrik untuk daya 450 voltampere atau VA dan diskon tarif listrik 50 persen untuk daya 900 VA selama tiga bulan.

Masyarakat pun kini menanti realisasinya karena kebijakan ini dinilai sangat membantu keuangan mereka yang berkurang drastis saat wabah corona di Indonesia ini.

Selain bantuan biaya listrik, warga juga berharap pemerintah segera salurkan bantuan berupa uang tunai, bahan pokok, dan penangguhan cicilan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

свернуть