JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Temuan didapat setelah mereka melakukan serangkaian kajian.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada empat aspek masalah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Mulai dari proses pendaftaran, yang diketahui banyak pendaftar bukan sasaran program, dan fitur face recognition atau pengenal wajah, dengan anggaran Rp 30.8 miliar yang dianggap tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan fakta bahwa kemitraan platform digital yang dinilai tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan diduga berunsur konflik kepentingan.
Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di [ Ссылка ] agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.
