Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menggelontorkan sejumlah bantuan sektoral untuk Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di tingkat desa dan kecamatan. Bantuan itu berasal dari APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
Bantuan-bantuan itu diberikan langsung oleh Ganjar kepada seluruh perwakilan penerima di Puskesmas Punggelan 2 yang berlokasi di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
"Ada beberapa bantuan yang kita berikan ya. Pesan saya jangan dikorupsi agar hasilnya bisa bagus," ujar Ganjar di Puskesmas Punggelan 2 seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/2023).
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menuturkan bantuan tersebut diberikan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, khususnya di daerah-daerah yang tingkat kemiskinan ekstremnya tinggi.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya intervensi pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
"Tadi bantuan kelompok petani, terus kemudian karena Banjarnegara ini punya potensi gas rawa yang banyak, tadi kita bantu untuk mengembangkan gas rawa sebagai kemandirian energi di level desa," jelas Ganjar.
"Terus ada biodigester kita berikan pada mereka, ada KWT untuk perempuan-perempuan petani kita juga kita dorong termasuk UMKM," lanjut Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar juga memberikan bantuan pembangunan Puskesmas Punggelan 2 Banjarnegara yang bangunan lamanya sudah tidak layak digunakan.
Pembangunan tersebut menelan biaya Rp 7 miliar dari Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Tengah.
Ganjar berharap bantuan pembangunan puskesmas baru yang akan dimulai Juni nanti dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat. Ganjar juga menargetkan pembangunan puskesmas baru bisa selesai dalam waktu 6 bulan.
Selain itu, adanya Puskesmas Punggelan 2 nantinya juga dapat membantu percepatan penurunan angka stunting, khususnya di seluruh desa di Kabupaten Banjarnegara.
"Ada bantuan puskesmas yang hari ini rusak. Terus kemudian kita mau bangun puskesmas baru, kira-kira (anggaran) Rp7 miliar.
Kita harapkan bantuan kita nanti akan bisa membuat puskesmas yang baru sehingga pelayanan masyarakat, khususya kesehatan bisa lebih baik," ucap Ganjar.
Sebagai informasi, saat ini ada 44 desa di Kabupaten Banjarnegara yang menjadi lokus prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah Desa Petuguran yang dikunjungi langsung oleh Ganjar.
Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rapat itu membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah. Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 sendiri yakni Rp26,30 triliun atau defisit Rp572,2 juta.
Ganjar mengatakan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/1).
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi. Selain itu, akan dibentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," katanya.
Ganjar melanjutkan, jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah.
Oleh karena itu, sejumlah rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut, kata Ganjar antara lain melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin. Maka yang ekstrem ditangani khusus," jelas Ganjar
#kemiskinan #miskin #rakyatmiskin #ganjarpranowo #jawatengah #capres2024
