BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembayaran utang pemerintah saat ini masih terjaga dalam APBN.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa pemerintah harus membayar utang sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun.
Meski begitu, Bendahara negara tak mengelak pernyataan Jusuf Kalla. Dia menegaskan, pengelolaan utang itu telah memiliki jangka waktu pembayaran di setiap tahunnya.
Selain itu, Menkeu yang kerap disapa Ani ini menuturkan, pembayaran utang pemerintah yang terpenting adalah di jatuh tempo.
Sebab, kata dia, nilai beban utang negara dinilai akan sustainabitas.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
JK mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.
Ia membenarkan utang luar negeri Indonesia yang besar seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di tempat yang sama.
Petinggi Partai Golkar ini menegaskan, pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.
JK mengaku terlibat dalam kebijakan utang tersebut karena menjadi Wakil Presiden saat Jokowi menjabat periode pertama sebagai presiden.
Namun, menurut JK, yang lebih penting saat ini adalah perubahan agar utang negara ini tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia. (Tribunnews.com)
#srimulyani
#jusufkalla
#utangpemerintah
