KOMPAS.TV - Suara untuk menunda pemilihan kepala daerah serentak 2020, sudah bergaung dalam sepekan terakhir.
Semenjak penambahan kasus covid-19 di Indonesia melonjak hingga dua kali lipat dari bulan sebelumnya.
Usaha menyadarkan Pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020, bukannya tidak ada.
Tak kurang, Jusuf Kalla, Wapres Periode 2004 - 2009 dan 2014 hingga 2019 menyarankan supaya Pilkada ditunda.
Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia menilai kerumunan tak bisa dihindarkan dalam pemilihan umum.
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga sudah mengingatkan Pemerintah, mudaratnya Pilkada dilakukan di masa pandemi.
Sejumlah kritik dan desakan menunda Pilkada ini secara diplomatis ditanggapi Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa yang ikut rapat memutuskan Pilkada tetap 9 Desember 2020.
Kata Saan, yang juga politikus Nasdem, penundaan Pilkada masih dimungkinkan bila kondisi di lapangan tidak memungkinkan.
Jadi apakah keselamatan dan kesehatan rakyat jadi yang utama? Atau kepentingan politik yang tetap jalan terus?
