Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Bantuan Sosial Tunai dari Presiden Republik Indonesia kembali didistribusikan oleh kementerian sosial di Kota Serang dan Kabupaten Serang pada Sabtu, (09/05/2020).
Pada penyaluran bansos tunai senilai Rp 600.000 per keluarga itu disaksikan langsung oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan jajarannya.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan agar bantuan sosial tunai yang diterima dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan yang penting.
"Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang menerima bantuan sosial tunai, tolong uangnya benar-benar digunakan untuk yang bermanfaat. Bapak-bapak jangan beli rokok uangnya," ucap Mensos pada saat memberikan kata sambutan.
Mensos mengingatkan agar para ibu-ibu yang menerima bantuan untuk memperhatikan para bapak terkait penggunaan duit tersebut.
"Jangan dikasih kalau buat beli rokok, buat beli makanan untuk keluarganya ya," ucap Mensos mengingatkan para penerima (BST) terkait penggunaan dana yang bermanfaat.
Dirinya berharap agar nanti sosial tunai tersebut dapat sedikit mengatasi dampak dari pandemi Covid-19.
"Mungkin yang tadinya ada kerjaan sekarang ga ada kerjaan. Lumayan dibantu oleh Presiden lewat kementerian sosial," ucap Mensos.
Kemudian, Juliari Batubara juga menyaksikan proses dari pemberian bantuan sosial tunai tersebut.
Serta memberikan bantuan secara simbolis kepada para penerima bantuan sosial tunai itu.
Proses pendistribusian BST itu tetap menggunakan protokol kesehatan seperti duduk berjarak dan setiap orang yang hadir wajib menggunakan masker.
Selain itu petugas keamanan juga mengecek suhu tubuh dengan 'Thermo Gun' dan menyemprotkan Handsanitizer ke tangan pengunjung.
Disediakan juga tempat untuk mencuci tangan serta sabun yang dapat digunakan orang yang hadir di kantor Pos kota Serang itu.
Para nama penerima BST atau data penerima ditempelkan pada papan sehingga setiap mereka yang hadir dapat melihat data penerima BST itu.
Hal tersebut dilakukan mengingat adanya himbauan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait transparansi data penerima bansos.
