TNI dan POLRI dijadwalkan harus pindah ke ibu kota baru indonesia di kalimantan timur tahun 2023.
Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19. TNI dan POLRI akan lebih dulu menempati ibu kota baru dan selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal itu diungkapkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu saat rapat bersama Komisi II DPR. Jumlahnya sementara masih belum dapat dipastikan.
"Kebutuhan berapa ini terus dinamis. Ini harus dijawab (diselaraskan) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Kemendikbudristek) dan Kementerian Dalam Negeri. Juga ada tambahan untuk dokter, perawat, bidan, dan juga tenaga penyuluh," jelas Tjahjo.
Pemerintah juga akan menyesuaikan dengan PNS yang ada di provinsi Kalimantan Timur. "Awal 2020 kami sudah menyusun roadmap berapa ASN pusat yang dipindahkan kalau ibu kota baru terjadi. Ada pandemi Covid-19 perlu ditata kembali dan PAN-RB clear, itu sudah kami serahkan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan," jelasnya.
TNI - Polri dijadwalkan pindah pada 2023. Seiring dengan berjalannya pembangunan kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan yang dimulai pada tahun depan.
"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata saat berbincang dengan media pekan lalu.
"Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita sudah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," terangnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota baru, yang mana pembangunannya ditargetkan akan dimulai pada 2022 mendatang. Pemindahan itu akan dilakukan secara terintegrasi antar lembaga dan kementerian.
Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara telah rampung disusun. Bila RUU tersebut telah menjadi UU, aparatur negara, TNI-Polri rencananya akan pindah lebih dulu.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan ibu kota negara yang baru itu akan menjadi fokus kerja pihaknya pada tahun depan.
"Dalam masterplan pembangunan (ibu kota baru) diperkirakan 15-20 tahun," kata Monoarfa saat rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta.
Saat ini, RUU Ibu Kota Negara telah selesai dibahas di antara kementerian dan lembaga. Selain integrasi, yang menjadi rencana kerja Bappenas tahun depan, memastikan kesiapan otoritas atau badan untuk menampung pembiayaan pembangunan tersebut.
"Lembaga (penanggung jawab) pemindahan ibu kota negara sudah dibicarakan antar kementerian dan lembaga, dan Perpres terkait sudah disusun dan akan menyesuaikan dengan UU Ibu Kota Negara," ujarnya.
Persiapan pemindahan ibu kota negara baru juga meliputi tahapan penyesuaian dan pemindahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.
Politikus PPP itu juga memaparkan persiapan lainnya yang terus dilakukan, seperti pembaruan desain Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).
Kemudian, diperlukan desain dasar ibu kota baru Indonesia dengan skala detail 1:5.000 untuk perumahan dan perkantoran.
“Rencana pergerakan ibu kota negara akan menjadi salah satu dari delapan kegiatan utama Bappenas pada tahun 2022, berdasarkan fungsi perencanaannya,” ujarnya.
