TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana kembali menyerang Presiden Jokowi.
Pada Rabu (7/6/2023) hari ini, ia mengirim surat terbuka kepada pimpinan DPR RI.
Di mana dalam surat tersebut, Denny meminta agar Presiden Jokowi dipecat karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Dilansir dari Tribunnews.com, Denny menilai bahwa cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya.
Oleh karena itu ia menuntut agar Presiden Jokowi dipecat.
"Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap."
"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," ungkap Denny Indrayana melalui surat terbukanya untuk DPR RI yang diterima Tribunnews.com, Rabu (7/6/2023).
Denny Indrayana pun menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran impeachment yang menurutnya perlu diselidiki oleh DPR melalui hak angket.
Seperti halnya dugaan bahwa Presiden Jokowi menghalangi Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden.
Denny Indrayana mengatakan, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.
"Saya bertanya kepada Rachland Nashidik kenapa Presiden Keenam SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024."
"Menurut Rachland, hal itu karena seorang Tokoh Bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada
Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK," ucap Denny.
Lalu adanya dugaan bahwa Presiden Jokowi membiarkan kepala staf kepresidenan Moeldoko untuk mengganggu kedaulatan partai Demokrat.
Diketahui, Moeldoko sendiri saat ini tengah cawe-cawe menganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
"Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju, dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Moeldoko tersebut, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran Undang-Undang Partai Politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol."
"Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly," kata Denny.
Denny pun berpendapat, jika Presiden Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara anak buahnya, maka ia dinilai tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden.
Kemudian, adanya dugaan pula bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menekan parpol dan menentukan capres dan cawapres 2024.
Dalam hal ini, Denny Indrayana juga menegaskan tidak rela UUD 1945 terus menerus dilanggar oleh Presiden Jokowi demi cawe-cawe yang dilakukannya itu.
Di mana, cawe-cawe tersebut dinilai bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya," ucapnya.
Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi itu memiliki kepentingan politik dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
Cawe-cawe itu dimaksudkan Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara adil, jujur, dan transparan.
Sehingga tidak ada polarisasi yang ekstrem, di mana hal tersebut dikhawatirkan akan memecah belah rakyat.
"Cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrem yang dikhawatirkan akan membelah rakyat," ungkap Adi.
Kemudian, cawe-cawe yang ramai dibicarakan publik belakangan ini adalah Presiden Jokowi yang ingin memastikan juga mengenai siapa yang nantinya menjadi presiden, menggantikan dirinya.
Adi pun menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang menterjemahkan kritikan publik menjadi kenyataan.
Dikatakan Adi, kritikan tersebut diterjemahkan oleh Presiden Jokowi bahwa di Pilpres 2024 nanti akan ada cawe-cawe.
"Kritik itu yang sebenarnya langsung diterjemahkan oleh Jokowi bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe," ujar Adi.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Denny Indrayana Kirim Surat ke Pimpinan DPR, Minta Presiden Jokowi Dipecat karena Cawe-cawe Pilpres, [ Ссылка ].
Penulis: Rifqah
Editor: Daryono .
#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews
