Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru


SURYA.CO.ID - Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Ia mempersilakan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR.

Hal itu ia sampaikan pada Senin, (15/1/2024) saat ditemui di kediamannya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar Tap MPR nomor 11 dan UU nomor 28 tahun 1999.

Mereka adalah mantan Ketua MPR Amien Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar, pengajar UNS M. Taufiq dan lain sebagainya.

Mereka sempat mendatangi cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan wacana pemakzulan ini.

Rudy pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan MPR RI, bukan ke Mahfud.

Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK.

Pelanggaran konstitusional itu, menurut Petisi 100, di antaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres.

Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK.

Website:
[ Ссылка ]

Instagram:
[ Ссылка ]

Facebook:
[ Ссылка ]

YOUTUBE
[ Ссылка ]

#suryaonline #hariansurya #TribunnewsSURYA

свернуть