Pengembangan perikanan budidaya menjadi salah satu program prioritas KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan tiga program terobosan KKP dalam rapat kerja perdana dengan Komis IV DPR pada Januari silam yaitu (1) peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub sector perikanan tangkap, (2) pengembangan perikanan budidaya dan (3) pembangunan kampung-kampung perikanan buidaya air tawar, payau dan laut seperti kampung lobster, lele, nila, kakap hingga kampung rumput laut.
Keseimbangan ekosistem menjadi isu global saat ini. Sector perikanan budidaya memiliki peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Berbagai negara importir telah mewajibkan jaminan aktifitas perikanan budidaya termasuk jaminan ketelusuran produk untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang masuk ke negara mereka. Aspek kelestarian lingkungan menjadi salah satu kunci ekspor produk perikanan budidaya.
Pengelolaan perikanan budidaya dengan pendekatan ekosistem menjadi program KKP dengan tujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, habibat dan ekosistemnya sehingga tercipta pembangunan sector budidaya perikanan yang berkelanjutan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas usaha perikanan budidaya dilakukan dengan tetap menjamin kelestarian ekosistem, meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.
KKP menerapkan tiga prinsip akuakultur berbasis ekosistem / Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA) untuk pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Tiga prinsip EAA tersebut adalah keseimbangan ekosistem, social dan ekonomi. Pengelolaan perikanan budidaya yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan tersebut yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi sumber daya alam. KKP bekerjasama dengan WWF (World Wildlife Foundation) telah merancang pedoman tentang pengelolaan perikanan budidaya berbasis ekosistem. Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaku usaha bagaimana melakukan pengelolaan usaha budidaya perikanan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, social dan ekonomi.
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan telah melakukan kajian tentang pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan berbasis ekosistem. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip EAA. Webinar ini dilaksanakan dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan program ini.
