- 4/PUU-XX/2022_KUHAP : MK Putuskan Soal Penghentian Penyelidikan dalam KUHAP
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 23/puu-xx/2022_UU PERLINDUNGAN KONSUMEN : Minta Penambahan Norma Baru, MK Tolak Uji UU Perlindungan Konsumen
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 27/PUU-XX/2022_UU KEJAKSAAN : Petitum Saling Bertentangan, Pengujian UU Kejaksaan Tak Dapat Diterima
( selengkapnya ba ca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 14/PUU-XX/2022_UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN : Lewat Tenggang Waktu Pengajuan, Uji UU HPP Tidak Dapat Diterima
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 20/PUU-XX/2022_UU PEMILU : Permohonan Pengujian Ambang Batas Capres Tidak Dapat Diterima
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 18/PUU-XX/2022_UU PILKADA : Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah Bersifat Transisional Demi Pemilu Serentak Nasional
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 67/PUU-XIX/2021_UU PILKADA : Ketentuan Penjabat Kepala Daerah Masa Transisi Menuju Pilkada Serentak Konstitusional
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 15/PUU-XX/2022_UU PILKADA : Ketentuan Penjabat Pengganti Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak Sejalan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 22/PUU-XX/2022_UU PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA : MK Tolak Pengujian Mekanisme Banding dalam UU PPU Jawa Madura
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 13/PUU-XX/2022_UU PEMILU : Tidak Batasi Jumlah Capres, Ketentuan “Presidential Threshold” Konstitusional
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 21/PUU-XX/2022_UU PEMILU : Tak Miliki Kedudukan Hukum, Uji UU Pemilu Oleh Anggota DPD Tidak Dapat Diterima
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

- 3/PUU-XX/2022_UU DESA : Bukan Soal Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Desa
( selengkapnya baca di laman mkri.id : [ Ссылка ] )

свернуть