TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah.
Menurutnya, kritik akan bisa dilontarkan pemerintah, jika pemerintah memastikan, kritik tersebut tidak akan berujung pada pemanggilan ke kepolisian.
Pernyataan JK yang cukup kontroversial tersebut disampaikannya saat mengisi acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).
Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
Namun, kritik tersebut kebanyakan berujung pada kepolisian.
Mantan pasangan Jokowi itu lantas menanyakan, bagaimana cara agar kritik tidak sampai berujung pada kepolisian.
Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).
Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi.
Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.
