Peristiwa itu terjadi saat KPU Paniai, Papua Tengah, menggelar proses rekapitulasi suara Pilkada di tingkat kabupaten/distrik pada 11 Desember 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Ronny Talapessy, menilai bahwa kericuhan yang melibatkan aparat kepolisian itu merupakan pelanggaran terhadap hukum dan demokrasi, yang dilakukan Polda Papua Tengah.
"Karena itu kami minta Kapolda Papua Tengah dicopot, dan Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk melakukan penyelidikan karena peristiwa ini, mengangkangi asta cita Presiden Prabowo," kata Ronny dalam keterangan pers, dikutip Minggu (15/12/2024).
Berdasarkan kronologi kejadian versi PDI-P, mulanya proses rekapitulasi berjalan lancar. Namun, timbul keributan yang melibatkan saksi dari lima kandidat bupati, hingga pemaksaan agar rapat pleno dibatalkan.
Cekcok berlanjut hingga terjadi perusakan kursi dan meja pimpinan sidang pleno. Saat KPU tengah memberikan tanggapan kepada para saksi, aparat keamanan masuk ke dalam ruang pleno tanpa diminta.
Meski telah diinstruksikan agar rapat pleno bisa dilaksanakan secara damai, namun keributan kembali terulang. Akibat kejadian tersebut, tapat pleno diskorsing dan dilanjutkan pada hari dan lokasi yang berbeda.
(Narasi)
Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share video ini.
Tonton konten video-video lainnya di [ Ссылка ]
Follow:
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
Konten video dan YouTube Channel ini adalah bagian dari Narasi.
