TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan jajaran menyerahkan bantuan bagi korban bencana tsunami di pesisir barat Provinsi Banten pada hari ini, Jumat (28/12/2018).
Bantuan itu disampaikan langsung oleh Tjahjo kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Gubernur Banten Wahidin Halim di tempat berbeda.
Bantuan berupa bahan makanan pokok diserahkan pertama kepada Gubernur Banten di posko pengumpulan bantuan di Gedung Apresiasi Pemprov Banten di Serang.
“Kami dari Kemendagri beserta jajaran eselon I menyerahkan bantuan berupa beras, minyak, gula, susu, kopi, teh, mie instan, biskuit, telur, air mineral, sabun, dan lain-lain, semoga bisa membantu sudara kita yang membutuhkan,” jelas Tjahjo.
Setelah itu gantian Tjahjo mengunjungi Kantor Bupati Pandeglang yang juga menjadi posko pengumpulan bantuan untuk bencana tsunami.
Mendagri menyerahkan bantuan yang sama kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita yaitu berupa bahan makanan pokok.
Selain itu Tjahjo mengatakan pihaknya menitipkan bantuan dari istri serta ibu menteri Kabinet Kerja sejumlah Rp 200 juta.
“Kemarin bantuan itu sudah disampaikan melalui Kapolda, bagi kita yang penting saudara kita yang sedang mengungsi jangan sampai kekurangan bahan makanan,” jelasnya.
Mendagri juga mengatakan pihaknya akan memberi bantuan untuk memperbaiki kantor kepala desa yang rusak akibat terjangan tsunami.
Tjahjo mengatakan setidaknya ada tujuh kantor kepala desa yang perlu diperbaiki untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan di masa tanggap darurat bencana.
“Kami juga akan memberi bantuan Rp 50 juta untuk setiap kantor kepala desa yang rusak akibat tsunami agar diperbaiki minimal untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, silakan bupati berkoordinasi dengan Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri,” kata Tjahjo.
Dengan pemberian bantuan kepada kantor kepala desa itu Mendagri berharap setiap kepala desa bergerak melakukan inventarisir terhadap warganya, inventarisir rumah warga yang rusak, dan inventarisir sarana dan pra sarana pemerintah yang rusak.
