Masyarakat sudah memiliki kekuasaan untuk memilih. Akan tetapi masyarakat belum tentu berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Terkadang masyarakat memilih bukan berdasarkan keyakinannya sendiri padahal memilih itu sifatnya pribadi “One person one vote one value”. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti adanya intervensi-intervensi dari luar berupa money politics atau adanya tekanan kekuasaan dari atasan.
Berbagai pihak seperti Partai politik, Penyelenggara Pemilu, LSM dan dunia kampus bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan pemilih. Masyarakat sendiri pun diharapkan proaktif untuk meningkatkan literasi politiknya. Ketika masyarakat tidak paham politik, mereka akan mudah dimobilisasi.
Tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia sendiri berbagai sistem Pemilu sudah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu direview kembali kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencari implementasi demokrasi seperti apa yang tepat untuk Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Banyak faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya antara lain karena masyarakat merasa tidak ada kandidat calon yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau plafon Partai politik yang tidak sesuai; sistem pemilihan yang masih ribet sehingga masyarakat merasa effort yang dikeluarkan tidak sebanding dengan suara yang diberikan; maupun kurangnya pemahaman dari KPPS dalam melaksanakan tugasnya yang menyebabkan masyarakat merasa kesulitan atau kurang terfasilitasi menggunakan hak pilihnya. Untuk itu perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan wujud kedaulatan mereka. Dana Pemilu berasal dari masyarakat, ketika masyarakat tidak memilih ada suatu kemubaziran uang rakyat yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Apabila ada vote buying bisa saja masyarakat mengambil uang yang ditawarkan calon tanpa perlu memilih mereka, dengan adanya vote buying masyarakat juga bisa menilai kualitas calon tersebut dan tidak perlu memilih calon tersebut. Selain itu, masih diperlukan perbaikan-perbaikan dari sisi penyelenggara Pemilu, misalnya memberikan kemudahan memilih dengan sistem hybrid menggunakan e-voting dan manual, serta peningkatan Bimbingan Teknis agar KPPS memahami peraturan dan tugasnya dengan baik.
Beberapa tantangan yang akan dihadapi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 antara lain mengenai Daftar Pemilih, konflik yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara, serta sumber daya manusia. Khusus untuk sumber daya manusia, KPU sebaiknya mencari cara untuk mengajak generasi muda ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu. Anak muda memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, KPU membutuhkan sosialisasi masif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan adanya anak muda sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan mereka dapat menjangkau masyarakat luas melalui media sosial masing-masing.
#PodcastKPUKotaMedan
#KPUMelayani
#pemiluserentak2024
#14Februari2024
-------------------- # For more information about KPU # -------------------
Visit our website : [ Ссылка ]
Subscribe our Youtube Channel : [ Ссылка ]...
Follow our Twitter : [ Ссылка ]
Follow our instagram : [ Ссылка ]
Follow our facebook : [ Ссылка ]
