PONTIANAK, KOMPAS.TV - Rapat paripurna DPRD Kalbar terkait pelaporan pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 telah rampung dibahas. Paripurna pendapat akhir ini juga telah menghasilkan perda terkait laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2019.
Ada sejumlah catatan yang menjadi pedoman untuk perbaikan di tahun anggaran berikutnya, salah satunya terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso dan proses pendaftaran sekolah.
“Ada pendapat akhir dari berbagai fraksi, berbagai rekomendasi akan kita tindak lanjuti dan kita perbaiki jika ada yang belum baik,” ucap Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin, menyatakan DPRD Kalbar selaku badan pengawasan penggunaan angaran menerima apa yang telah dilaporkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penggunaan anggaran tahun 2019. Dengan beberapa syarat yakni kedepan tidak ada lagi catatat dari badan pemeriksa keuangan serta silpa tidak membengkak.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi catatan-catatan, seperti dari BPK. Kami juga berharap ke depan APBD akan lebih baik lagi,” tutur Syarif Amin, Wakil Ketua DPRD Kalbar.
#APBD
