TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Koordinator Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai tidak ada silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, soal penyebab banjir.
"Tidak ada yang berseberangan kok, saya kira pikirannya Pak Basuki bener, tidak ada yang salah. Pak gubernur (DKI Jakarta) juga ok. Jadi saya kira jangan ditubruk-tubrukan lah," papar Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Luhut menjelaskan, Basuki dan Anies telah bekerja secara bersama menangani banjir, yang pertama membersihkan sungai yang ada di Jakarta agar aliran air menjadi lancar.
"Kedua, di puncak (Bogor) sedang disiapkan bendungan ada dua, tahun ini selesai," ucap Luhut.
Langkah ketiga, kata Luhut, melakukan cara pemompaan air ke laut.
"Bagaimana air itu supaya bisa dipompa ke laut, mempercepat bukan hanya melalui sungai itu saja," tutur Luhut.
Menurut Luhut, normalisasi sungai Ciliwung yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memang belum tuntas karena baru 16 kilometer dari total 33 kilometer.
"Ini biar dituntasin semuanya," ucap Luhut.
Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara Basuki dan Anies soal penyebab banjir di Jakarta usai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.
Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di Kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.
Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai. Dari 33 kilo meter kali Ciliwung baru 16 KM yang dinormalisasi. Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf bapak gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu, (1/1/2020).
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Pihaknya kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya. Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya.
Anies mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.
Anies mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat untuk mengendalikan air yang masuk Ke Jakarta. Untuk diketahui Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor Jawa Barat. Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.
"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai, "pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Silang Pendapat Basuki dan Anies, Luhut Bilang Begini
